Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju atau kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua terus berhembus.
Santernya isu reshuffle ini diketahui pasca peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Staf Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membenarkan bahwa dalam waktu dekat ini Presiden Jokowi akan reshuffle kabinet.
Menanggapi isu yang ramai diperbincangkan ini, pakar hukum tata negara Refly Harun turut berkomentar bahwa hal itu menjadi pertanyaan tersendiri.
Pasalnya, jika benar terjadi ada reshuffle kabinet oleh Jokowi, maka akan menjadi yang kedua kalinya selama periode ke dua Presiden Jokowi.
Refly Harun pun mempertanyakan siapa yang mesti disalahkan jika terjadi kembali reshuffle oleh Presiden.
"Pertanyaannya adalah kalau sudah begini siapa yang patut kita salahkan? Karena menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden," kata Refly Harun dikutip dari kanal YouTube miliknya.
"Kalau ditengah jalan Presiden memberhentikan, wah itu luar biasa. Artinya, Jokowi gagal dong memilih orang-orang terbaik," ujarnya menambahkan.
Ketika Kabinet Indonesia Maju terbentuk dan dipilih pada bulan Oktober 2019, Refly Harun mengaku, sempat memprediksi tidak sampai 1 tahun menteri itu akan di reshuffle.
Baca Juga: Tiba-tiba PKS dan PKB Akan Bertemu Sore Nanti, Ternyata Ini yang Hendak Dibahas
"Alhamdulillah, ternyata lebih sedikit dari 1 tahun (reshuffle kabinet) rupanya. Sepertinya Presiden Jokowi menunggu momentum 1 tahun paling tidak kontrak politiknya,” katanya.
Pertanyaannya sekarang, lanjut Refly Harun, isu reshuffle kabinet muncul karena ada penggabungan kementerian yakni Kemenristek ke Kemendikbud.
Selain itu, tambah dia, ada namanya Kementerian Investasi.
"Saya agak prihatin orang lebih cenderung tertarik dengan isu politiknya reshuffle," ucapnya.
"Siapa yang akan dapat jabatan siapa yang akan ditendang siapa yang akan datang, ketimbang bagaimana melihat persoalan bangsa ini selesai dengan tim yang ada," kata Refly Harun menambahkan.
Lebih lanjut, Refly Harun, mengingatkan saat ini jabatan Presiden Jokowi memasuki tahun ke-7 (tahun kedua di periode kedua).
"Seharusnya Jokowi sangat berpengalaman dalam memilih pembantunya. Sayangnya, soal bagi bagi kursi (selalu menyangkut) partai pendukung, dan tim kampanye nasional orang yang sudah berjasa," tuturnya.
Menurut Refly Harun, ada menteri yang endorsement-nya dari ketua partai politik, dan ada menteri yang endorser-nya mungkin dari ketua tim kampanye nasional.
"Presiden Jokowi tidak bisa independen dalam memilih pembantu-pembantunya selain dua alasan tadi," katanya.***(Pikiran Rakyat /Dila Nashear)
Artikel ini telah tayang di Pikiran Rakyat dengan judul: Heboh Isu Reshuffle Kabinet, Refly Harun: Jokowi Gagal Memilih Orang-orang Terbaik
