Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Pemerintah diyakini tidak terlibat dalam kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Hal itu diperoleh dari hasil survei Charta Politika.
Survei berlangsung pada 20 hingga 24 Maret 2021 menunjukkan 51,3 persen dari 1.200 responden yakin pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi tidak terlibat.
Baca Juga: Teror Bom dan Kekerasan pada Jurnalis Masih Terjadi, Haris Azhar: Pelakunya Biadab!
"Menurut anda, apakah pemerintah Jokowi terlibat atau tidak terlibat dalam KLB Partai Demokrat terkait penunjukan Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat versi KLB ?" demikian pertanyaan survey sebagaimana ditunjukkan Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya saat peluncuran hasil survei pada Minggu, 28 Maret 2021.
Lebih dari 50 persen memilih opsi pemerintahan Joko Widodo tidak terlibat. Sementara 15,7 persen responden memilih pilihan pemerintah terlibat. Ada 33,1 persen sisanya memilih tidak tahu atau tidak menjawab.
Untuk pertanyaan terkait penerimaan masyarakat terhadap hasil pertemuan di Sibolangit pada 5 Maret, sebanyak 37,6 persen responden tidak setuju terhadap hasil KLB. Namun, 18,1 persen responden setuju. Ada 44,3 persen lainnya memilih tidak menjawab atau tidak tahu.
Baca Juga: Facebook Bekukan Halaman Presiden Venezuela, Ada Apa Ya?
Baca Juga: Ledakan Bom Depan Gereja Katedral Makassar, Alissa Wahid dan Netizen Indonesia Berduka
Dikutip dari Antara, ada 51,9 persen responden mengaku mengikuti polemik Partai Demokrat. Sementara hanya 23,1 persen yang mengaku tidak tahu masalah di partai politik tersebut.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera berpendapat persepsi publik menunjukkan bahwa sosok Moeldoko saat ini menjabat sebagai kepala staf kepresidenan merupakan orang dekat Presiden Joko Widodo.
"Terlepas dari hasil survei, persepsi publik bahwa Moeldoko adalah lingkaran dalam Pak Jokowi sebenarnya sangat merugikan Pak Jokowi. Jika tidak ada sikap apalagi pernyataan, ini buat saya menunjukkan etika dan logika demokrasi yang tidak jalan dan itu buruk buat pemerintah pusat," kata Mardani Ali Sera menanggapi hasil survei saat acara peluncuran.
Baca Juga: Masalah Perubahan Iklim, Joe Biden Gandeng China dan Rusia
Baca Juga: Perusahaan Mainan Luncurkan Seri Miniatur Roket NASA Space Shuttle Discovery
Dia mengingatkan jika Presiden Jokowi tidak segera memberi klarifikasi atau mengeluarkan pernyataan terkait keterlibatan Moeldoko dalam KLB Demokrat maka itu berisiko menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
