Network
SEPUTARTANGSEL.COM- Kasus ramainya korupsi rumah DP 0 rupiah dipaparkan Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi.
Edi mengatakan setelah hal itu setelah menghadiri rapat kerja Komisi B DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu dengan Perumda Sarana Jaya dan Pemprov.
Prasetyo Edi Marsudi mengungkapkannya di akun Instagram @prasetyoedimarsudi pada 17 Maret 2021.
Dikatakannya hal itu untuk mengklarifikasi pemberitaan yang menyudutkan dan menyebut bahwa Edi Mardusi terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan lahan program Rumah DP 0 Rupiah.
"Kehadiran saya penting untuk mengklarifikasi pemberitaan yang menyudutkan dan menyebut saya terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan lahan pada program hunian DP 0 Rupiah di Pondok Rangon, Jakarta Timur," tulis Prasetyo Edi Marsudi.
Prasetyo menjelaskan dalam rapat tersebut, Sarana Jaya menjelaskan bahwa pembelian lahan tersebut menggunakan penyertaan anggaran tahun 2018, eksekusi dilaksanakan tahun 2019. Bukan tahun 2021 seperti pemberitaan.
Baca Juga: Jubir: Cegah Kerumunan, Tak Ada Registrasi Vaksinasi di Grab Vaccine Center
Baca Juga: Komentari Habib Rizieq yang Sering Kali Diam Saat Persidangan, Ferdinand Hutahaean: Cari Masalah!
Pembangunan rumah susun oleh Pemprov DKI melalui Pergub Nomor 51 Tahun 2019.
Sehingga ada kedudukan Ketua Badan Anggaran yang ada setiap kali proses penganggaran.
Dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan lebih tahu persis bagaimana anggaran yang diusulkan, dan digunakan sesuai Pasal 13 Pergub tersebut.
BUMD melaporkan secara berkala, termasuk melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ketika terjadi kerugian kerugian.
Baca Juga: Setelah Bercerai dengan Rohimah, Kini Hidup Kiwil Menderita di Saat Mantan Istri Berbahagia?
"Jadi seharusnya Anies Baswedan dan Ariza Patria tahu perkembangannya," jelas Prasetyo Edi Marsudi.
