Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Isu Kudeta atau Gerakan Pengambilalihan Paksa Partai Demokrat (GPK PD) semakin memanas dengan adanya Kongres Luar Biasa (KLB) yang disebut-sebut ilegal dan inkonstitusional.
Terkait hal ini, Politisi Partai Demokrat Andi Arief menuduh bahwa pemerintah telah melakukan pembiaran.
Lebih lanjut, Andi menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu lembek dalam membela demokrasi.
Baca Juga: Memanas, Wacana KLB Partai Demokrat Mendapat Penolakan Keras dari Anggota DPR RI
Padahal, Ketua Bappilu Partai Demokrat itu berharap bahwa Jokowi dapat bertindak terkait kudeta Demokrat.
"Pemerintah lakukan pembiaran jika KLB ilegak terjadi.Pak Jokowiharusnya bisa bertindak, terlalu lembek bela demokrasi. Soal etika hargai mantan Presiden (SBY) yg lakukan kebenaran juga beku hatinya," kata Andi, dikutip Seputartangsel.com dari akun Twitter @AndiArief_ID pada Jum'at, 5 Maret 2021.
Selain itu, dia juga meminta agar tidak menyalahkan jika mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan demonstrasi di Istana dengan standar protokol kesehatan (prokes).
Pemerintah lakukan pembiaran jika KLB ilegak terjadi.Pak Jokowiharusnya bisa bertindak, terlalu lembek bela demokrasi. Soal etika hargai mantan Presiden (SBY) yg lakukan kebenaran juga beku hatinya. Jangan salahkan jika mantan Presiden demonstrasi di Istana dg standar prokes.— AndiArief_ID (@AndiArief_ID) March 5, 2021
Baca Juga: Akun Politisi Partai Demokrat Andi Arief Dibajak, Annisa Pohan: Buset Ga Kira-kira
Sebelumnya, diketahui bahwa KLB akan dilaksanakan di Sumatera Utara meski telah ditolak tegas oleh DPD dan DPC Partai Demokrat se-Indonesia.***
