Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko diduga berniat mengkudeta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari posisinya saat ini sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Menurut AHY, usaha pengambilalihan paksa Partai Demokrat tersebut didasari oleh motif politik untuk maju ke pemilihan presiden (pilpres) 2024.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan terpilih sebagai 21 Heroes 2021 atau 'Pahlawan Transportasi' versi Transformative Urban Mobility Initiative (TUMI).
Baca Juga: Hoax Jakarta Lockdown 12 hingga 15 Februari, Begini Kata Kapolri
Baca Juga: Satelit Telkom-3 Jatuh ke Bumi, Begini Kata LAPAN
Nama Anies sejajar dengan orang terkaya di dunia sekaligus CEO perusahaan otomotif Tesla, Ellon Musk.
Dengan diraihnya penghargaan ini, maka Pengamat politik Rocky Gerung menilai bahwa elektabilitas Anies semakin meningkat sehingga kemungkinan akan berbahaya pada Pilpres 2024 mendatang.
"Kita lihat di PDIP, ngga ada calon di PDIP yang punya kualitas sekualitas AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) atau Anies yang mampu untuk mengucapkan demokrasi dengan konsep yang akademis," kata Rocky, seperti dikutip Seputartangsel.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 6 Februari 2021.
Baca Juga: Dukung Gerakan Donor Plasma Konvalesen, Polda Metro Kirim Anggota Penyintas Covid-19
Baca Juga: Merasa Disukai Lawan Jenis, Kenali Apakah Itu Cinta atau Nafsu, Menurut Psikolog
Selanjutnya menurut Rocky, masuk akal bahwa kudeta yang dilakukan oleh Moeldoko adalah salah satu usaha untuk mencegah partai oposisi untuk menandingi calon-calon dari Istana.
"Saya kira masuk akal kalau publik menganggap bahwa Moeldoko sebetulnya bagian dari perencanaan Istana untuk menghalangi alternatif di dalam pertandingan politik," ujarnya.
Secara lebih lanjut, Rocky mengatakan bahwa masuk akal bila nama-nama seperti Anies Baswedan dan AHY akan masuk ke dalam kontestasi politik pada 2024.
Baca Juga: Pengakuan Teroris Soal Keterlibatan Munarman, Polri: Siapa Pun yang Terlibat Akan Ditindak
Baca Juga: Lirik and Chord Gitar 'Kisah Cinta Kamu dan Aku', Setelah 8 Tahun Tipe-X Tak Rilis Single
Namun dengan adanya aturan presidential threshold, maka hal itu hanya mencegah calon-calon berpotensial untuk masuk ke dalam kontestasi Pilpres pada tiga tahun mendatang.
Hal ini tentu saja bertentangan dengan prinsip untuk merepresentasikan rakyat di kursi-kursi pemerintahan.
Presidential threshold menjadi tidak efektif ketika calon-calon politik tidak mau 'beradu' secara konseptual.
Baca Juga: Ikke Nurjanah Menikah dengan Sosok Tak Terkenal, Terungkap dari Unggahan IG Karlie Fu
Baca Juga: Menag: Rayakan Imlek Secara Sederhana, Ini Alternatif Liburan Keluarga
"Saya berharap Nasdem juga bergabunglah dengan PKS, bergabung dengan Demokrat untuk membuka kemungkinan calon yang betul-betul diuji berdasar kemampuan berpikir, moralnya, integritasnya, bukan berdasarkan threshold," tutur Rocky.
Jika Pemilu diatur oleh oligarki, maka Indonesia tidak akan pernah mendapatkan seorang pemimpin yang memiliki kualitas yang baik, termasuk pemimpin yang peduli terhadap isu politik internasional.
"Threshold dari seorang presiden adalah integritas dirinya, kapasitas intelektualnya, dan kemampuan dia untuk melihat bangsa dan globalisasi, perusahaan global secara visioner," tegas Rocky.***
