Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) duga ada keterlibatan pejabat penting negara dalam gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat.
Dugaan ini berasal dari keterangan sejumlah pihak, termasuk dari beberapa pimpinan dan kader Partai Demokrat.
Selain itu, gerakan ini juga diduga telah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di lingkaran Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Juga: Bareskrim Polri Akan Menggelar Perkara Kasus Pemblokiran Rekening FPI Besok
Baca Juga: Kapolri Listyo Sigit Lanjutkan Silaturahmi Ulama ke Ketua MUI Miftachul Akhyar
"Yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo," kata AHY, seperti dilansir dari Antara pada hari Senin, 1 Februari 2021.
Meski begitu, dia mengaku bahwa dirinya akan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Menurut keterangan AHY, ada lima orang yang terlibat dalam gerakan ini, di antaranya yaitu seorang kader Demokrat aktif, seorang kader yang 6 tahun ini sudah tidak aktif.
Baca Juga: Jokowi Luncurkan Bank Syariah Indonesia, Sampaikan 4 Titipannya
Baca Juga: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Surati Presiden Jokowi, Ada Apa?
Kemudian, seorang mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat akibat terlibat kasus korupsi.
"Dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan," ujarnya.
AHY mengungkapkan, ada kepentingan politik di balik gerakan pengambilalihan paksa posisi Ketum Partai Demokrat ini, yaitu untuk dijadikan jalan atau kendaraan menuju Pilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang.
Baca Juga: Caca Tengker, Adik Nagita Slavina Melahirkan Anak ke-2, Tulis Pesan Haru
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024," ungkapnya.
Berkaitan dengan hal ini, AHY pun diketahui mengirimkan surat kepada Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi.
Sebab, dirinya masih berkeyakinan bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh para pejabat negara. Pasalnya hal itu bersifat inkonstitusional.
Baca Juga: Kamu Senang Shopping? Coba Cari Tahu Tipe yang Manakah Kamu
Baca Juga: CEK FAKTA: Jokowi Tunjuk Risma Gantikan Anies Baswedan Jadi Gubernur DKI Jakarta
AHY mengatakan bahwa Partai Demokrat akan bersikap tegas dengan berdasarkan konstitusi dan undang-undang yang berlaku.***
