Network
Baca Juga: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Surati Presiden Jokowi, Ada Apa?
Kemudian, seorang mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat akibat terlibat kasus korupsi.
"Dan satu mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan," ujarnya.
AHY mengungkapkan, ada kepentingan politik di balik gerakan pengambilalihan paksa posisi Ketum Partai Demokrat ini, yaitu untuk dijadikan jalan atau kendaraan menuju Pilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang.
Baca Juga: Caca Tengker, Adik Nagita Slavina Melahirkan Anak ke-2, Tulis Pesan Haru
"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024," ungkapnya.
Berkaitan dengan hal ini, AHY pun diketahui mengirimkan surat kepada Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi.
Sebab, dirinya masih berkeyakinan bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh para pejabat negara. Pasalnya hal itu bersifat inkonstitusional.
Baca Juga: Kamu Senang Shopping? Coba Cari Tahu Tipe yang Manakah Kamu
