Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Dalam menjalankan program vaksinasi Covid-19 nasional yang akan ditargetkan selesai dalam 15 bulan, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi dikabarkan akan menggunakan data KPU (Komisi Pemilihan Umum).
Pasalnya, Budi Gunadi tidak percaya dengan data yang ada di Departemen atau Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Hal ini pun menarik perhatian Pengamat Politik Rocky Gerung. Menurut Rocky, hal tersebut adalah sebuah potret kelucuan yang belum berakhir.
Baca Juga: Vaksin Sinovac Covid-19 Tahap II Datang, Kepolisian Banten Kawal Kelancaran Distribusi
Baca Juga: Banyak Pro Players Mengundurkan Diri dari Turnamen Game Call Of Duty: Warzone, Ada Apa?
Rocky juga mempertanyakan keabsahan data yang ada dimiliki oleh Departemen Kesehatan.
"Perang opini antara Menteri Kesehatan yang (merupakan) bawahannya Jokowi dan baru diangkat dengan Departemen Kesehatan yang berkali-kali memprovide data pada Pak Jokowi. Berarti Menteri sebelumnya berbohong dong? Berarti seluruh aparat Departemen Kesehatan amburadul datanya tuh. Jadi, kemungkinan itu terjadi," kata Rocky, seperti dikutip Seputartangsel.com dari kanal Youtube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 23 Januari 2021.
"Jadi kita mau hitung sebenarnya nih, kegiatan apa di Istana yang menghasilkan public policy yang amburadul?" lanjutnya.
Baca Juga: Bukti Soliditas TNI-Polri, Kapolda Banten Silaturahmi ke Markas Batalyon 320 Badak Putih Pandeglang
Baca Juga: TPU Bambu Apus, Salah Satu Pemakaman Umum Untuk Korban Covid-19 Sehari 30 Lubang Terisi
Selanjutnya, Rocky menyatakan bahwa sebaiknya Budi Gunadi tidak menggunakan data dari KPU.
Alasannya adalah karena data di KPU bisa jadi merupakan data bodong, sehingga bisa salah.
"Persoalan kita selama hampir 10 tahun ini adalah soal data. Data bansos, data tenaga kerja, data orang miskin, segala macam. Jadi, ini pemerintah tidak berbasis pada data. Padahal untuk membuat kebijakan harus punya data base yang lengkap," tuturnya.
Baca Juga: Pasien Covid-19 Membludak, Pemerintah Wajibkan Rumah Sakit Tambah Ruang Rawat dan ICU
Rocky menambahkan bahwa data yang tidak representatif hanya akan menguntungkan importir vaksin.
Sebab, APBN yang dipakai berkali-kali untuk import vaksin dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mendapatkan keuntungan.
Selain itu, hal tersebut hanya akan memperlambat program vaksinasi Covid-19 nasional.***
