DPR Minta Pemerintah Jangan Terburu-buru Lakukan Vaksinasi Covid-19 Bulan Desember

12 November 2020, 17:42 WIB
Tim medis melakukan penanganan terhadap pasien dalam persiapan simulasi vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Abiansemal I, Badung, Bali, Senin 5 Oktober 2020. Kementerian Kesehatan melakukan kunjungan dan survei untuk melihat kesiapan puskesmas tersebut sebagai lokasi layanan vaksinasi COVID-19 serta menggelar simulasi pada Selasa 6 Oktober. /Foto: ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo/pras./

SEPUTARTANGSEL.COM - Pemerintah diminta untuk tidak terburu-buru dalam menggelar vaksinasi Covid-19 secara massal pada Desember 2020.

Sebelumnya, pemerintah harus benar-benar memperhatikan jaminan keamanan, imunogenitas dan efektivitas vaksin.

Ini perlu lebih dulu dikedepankan agar masyarakat merasa aman.

Baca Juga: Sri Mulyani Siapkan Anggaran Rp34,23 Triliun Untuk Pengadaan Vaksin Covid-19

Baca Juga: Kasusnya Diungkit, Habib Rizeq Pertanyakan Kasus Ade Armando, Denny Siregar dan Abu Janda

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Saleh Partaonan Daulay mengatakan di Jakarta pada Kamis 12 November 2020.

Saleh mengungkapkan, desakan ke pihak pemerintah tersebut karena adanya pendapat dari Perhimpunan  Dokter Specialis Penyakit Dalam Indonesia (Papdi), Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

“Pendapat itu datang dari mereka, tentu semua itu telah mereka kaji dari berbagai aspek, Maka hal itu harus didengar dan ditindaklanjuti,” kata Saleh.

Baca Juga: Link dan Sinopsis Sinetron Ikatan Cinta Episode 37 Tayang Malam Ini, Kamis 12 November 2020

Baca Juga: Kasus Video Syur Mirip Gisel dan Jessica Iskandar Naik ke Status Penyidikan

Saleh meminta agar pemerintah dapat mengikuti perkembangan pengadaan vaksin Covid-19 di negara lain.

Seperti di Brasil, contohnya, yang telah menghentikan uji klinis tahap ketiga vaksin Coronavae hasil kerja sama dengan Sinovac Biotech.

Menurut dia, alasan penghentian uji klinis tersebut karena adanya insiden yang merugikan yang melibatkan sukarelawan vaksin.

Baca Juga: Antisipasi Erupsi Gunung Merapi, BNPB Sudah Evakuasi 1.294 Warga

Baca Juga: PA 212 Bantah Poster Ajakan Reuni Akbar 212 yang Viral di Media Sosial

Di antaranya, dapat menyebabkan kematian, efek samping yang berpotensi fatal, seperti potensi cacat serius, cacat lahir dan lainnya.

“ Informasi ini sangat penting untuk cari tentang perusahaan yang bekerja sama dengan Brasil sama dengan yang bekerja sama dengan Indonesia, meskipun di Indonesa belum ditemukan kendala," tegasnya, dikutip Seputartangsel.com dari laman website resmi DPR.RI.

"Maka  studi komparatif harus dilakukan, jangan sampai di negara lain belum berjalan, tetapi di Indonesia justru sudah dilakukan,” tambahnya.

Baca Juga: Update Corona Tangsel 12 November 2020: Positif Covid-19 Mendekati 2.000 Kasus

Baca Juga: Dorong Peningkatan Ekspor, Pemerintah Gelar Trade Expo Indonesia Virtual Exhibition

Saleh juga mempertanyakan apabila pemerintah tetap menjadwalkan vaksinasi di bulan Desember 2020.

Apakah dengan waktu yang pendek ini cukup untuk melakukan kajian dan pendalaman.

"Saya hanya mengingatkan saja soal keamanan dan keselamatan warga negara harus menjadi prioritas,” tegasnya.***

Editor: Sugih Hartanto

Tags

Terkini

Terpopuler