SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjadi pembicaraan di media sosial usai pernyataannya tentang dana pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri.
Menurut Sri Mulyani, sekitar Rp2.800 triliun uang negara digunakan untuk membayar uang pensiun PNS, TNI, dan Polri. Pengeluaran itu dinilai sangat besar sehingga sangat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Oleh karena itu, Sri Mulyani mengajak DPR membuat UU Pensiun. Ada skema pembayaran pensiun yang harus direformasi, hingga tidak lagi seluruhnya mengandalkan APBN.
Baca Juga: Sri Mulyani Jadi Trending Twitter Gegara Sebut Pensiunan PNS Jadi Beban Negara, Netizen: Hapus...
Banyak tokoh bereaksi dengan pernyataan Sri Mulyani yang dikatakan dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu 24 Agustus 2022.
Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhammad Said Didu ikut memberi tanggapan tentang dana pensiun yang dianggap memberatkan APBN.
Said Didu menilai, uang pensiun diterima dari potongan gaji selama bertahun-tahun PNS, TNI, dan Polri bekerja.
"Pemerintah anggap pensiunan PNS, TNI, POLRI, dianggap membebani negara padahal para pensiun tsb menerima pensiun dari tabungan potongan gaji mereka," kata Said Didu sebagaimana dikutip SeputarTangsel.com dari akun Twitter @msaid_didu, Jumat 26 Agustus 2022.
Said Didu menyebut, Pemerintah mengalokasikan uang rakyat untuk banyak kepentingan lain.
"Sementara pemerintah alokasikan uang rakyat utk kartu prakerja, dana buzzeRp, stafsus Presiden milenial, dll," lanjut Said Didu.
"Kalian tega !!!" tandas Said Didu.
Sebagian besar netizen mempunyai pendapat senada dengan Said Didu. Banyak yang menilai uang pensiun yang dikelola pemerintah seharusnya menghasilkan untung.
"Ga ikhlas dianggap beban.. ayah sy pensiunan polri. Gaji ayah sy dulu kan memang dipotong utk persiapan dana pensiunan. Bukannya pemerintah malah beruntung krn dana nya dikelola yg bs menghasilkan untung," ungkap @mohmaulana12.
Baca Juga: Sikap yang Baik Saat Orang Lain Lakukan Kesalahan, Ustadz Ad Hidayat: Bukan Hujat dan Jadikan Viral
"Bener juga pak. Coba pemerintah cek ulang. Mungkin cara manage uang pensiun yang harus di updated. Ujungnya, Jangan sampai memberatkan pemerintah atau negara. Prinsipnya uang pensiun abdi dengara harus dibayarkan sesuai hak mereka," tutur @Gunto_Jaya9.
Sementara itu, salah seorang netizen menyebut, Permasalahan bukan di dana pensiun, tetapi fix cost yang wajib dikeluarkan tiap bulan dan tahun. Jadi Pemerintah tidak tiba-tiba kekurangan dana.
Baca Juga: Hari Ini Birukan Langit Indonesia Festival 2022 Digelar, ASTRO Disambut Meriah AROHA di Jakarta
"Ayoklah .. yg bermasalah fix cost yg emg wajib dikeluarkan tiap bulan & tahun. Jgn ujug2 sereut (kekurangan, red) sana. ASN pusat mah ga bakal kismin, gmn ASN daerah? dr segi SUSU aja (maybe) msh jomplang konon lg dikaitkan sm dana pensiun. Pertahanain aja trus proyek ugal"an demi rakyat (katanya)," ucap @naapenaa.***