SEPUTARTANGSEL.COM - Media arus utama (mainstream) dan jaringannya diharapkan dapat mengimbangi berita yang diproduksi di media sosial, terutama menangkal hoaks dan konten negatif.
Belajar dari pengalaman pada Pemilu 2019, ketika itu marak informasi dan berita tanpa verifikasi di media sosial berisi ujaran kebencian, SARA dan hoaks, diharapkan hal tersebut tak terulang pada Pemilu 2024.
Untuk itu, dibutukan kolaborasi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan media arus utama berikut jaringannya.
Baca Juga: Pemilu 2024 Terancam Tertunda karena Anggaran Tak Kunjung Cair, Rocky Gerung: Brankasnya Kosong
Demikian diungkapkan oleh Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat dan August Mellasz saat menerima audiensi Tim Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) di Gedung KPU RI, Jakarta, Kamis, 28 Juli 2022.
"Saat ini siapa pun bisa memproduksi berita atau postingan dan menyebarkannya tanpa verifikasi ke semua medsos," ujar Yulianto.
Yulianto menyambut baik audiensi PRMN sebagai media berjaringan terbesar di Indonesia.
Menurutnya, sulit untuk mencegah siapa pun memproduksi berita atau postingan bermuatan hoaks dan ujaran kebencian serta SAR.
Karena itu, lanjutnya, dibutuhkan kolaborasi dengan media arus utama berikut jaringannya untuk menjernihkan informasi.
Sementara gelombang informasi yang dikotori hoaks dan konten negatif merusak pikiran banyak orang, menimbulkan efek merusak yang luar biasa di dunia nyata.
"Bahkan Dewan Pers pun tidak dapat menjangkau konten-konten disinformasi atau konten menyesatkan milik perseorangan (di medsos) ini," kata Yulianto yang merupakan Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023.
Dalam kacamata lebih luas, Yulianto melihat persoalan hoaks, konten negatif, dan berita menyesatkan berkaitan erat dengan kedaulatan komunikasi di Tanah Air.
Kedaulatan komunikasi, kata Yulianto, sebuah kondisi di mana negara pun kesulitan melawan karena ruang informasi digital penuh unggahan-unggahan yang ada di media sosial.
Sementara itu, hanya undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang bisa menjangkau, tapi itu pun masuk delik aduan.
Baca Juga: Hoaks Dana Haji Untuk Pembangunan IKN Nusantara Catut PRMN, Ini Penjelasan Kemenag
Meskipun Kementerian Kominfo sudah men-takedown hoaks, ujaran kebencian, iau SARA, dan konten negatif setiap hari namun masih saja bermunculan.
"Efeknya bisa bermacam-macam seperti polarisasi antara masing-masing pendukung paslon sampai terjadinya disintegrasi bangsa," jelas Yulianto.
Ia berharap media-media besar berjaringan seperti PRMN bisa mengonsolidasikan portal-portal online berbasis internet menjadi sebuah kekuatan media baru.
"Untuk mengangkal pemberitaan negatif di media sosial," tegasnya.
Baca Juga: DPD RI Antusias Jalin Sinergi dan Kolaborasi dengan Ratusan Portal Berita PRMN
Anggota KPU RI August Mellasz membahas generasi milenial yang merupakan salah satu pemilih dan aset terbesar dalam pemilu.
Namun ia melihat generasi milenial saat ini lebih banyak terbuai oleh informasi di media sosial yang tidak konstruktif.
Sementara generasi milenial juga tidak hanya di Jakarta saja namun tersebar hingga pelosok daerah di Tanah Air.
"Padahal di daerah-daerah banyak potret anak muda yang selama ini tidak tercover dan mereka sangat penting untuk Pemilu 2024," kata August Mellasz.
Baca Juga: Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka Terkejut PRMN Kalahkan Portal-portal Berita Besar
Artikel ini telah tayang di Pikiran Rakyat dengan judul: "Bertemu Pimpinan KPU, PRMN Tekankan Pentingnya Keikutsertaan Pemilih Muda di Pemilu 2024"
Kepala Biro Pikiran-Rakyat.com Jakarta Aldiro Syahrian mengatakan kolaborasi menjadi salah satu kunci untuk melawan konten negatif dan informasi liar di media sosial.
PRMN dengan kekuatan jaringan 700 media serta memiliki akun ratusan akun media sosial berkomitmen untuk menciptakan ruang digital yang beretika sekaligus menjernihkan informasi.
PRMN juga memiliki komitmen terhadap membangun generasi muda berwirausaha melalui jaringan media yang terverifikasi.*** (Aldiro Syahrian/Pikiran Rakyat)