Rocky Gerung Sindir Upaya Black Campaign Terhadap Anies: Tak Punya Tiket, Ngapain Dimusuhi

30 Juni 2022, 22:25 WIB
Rocky Gerung Sindir Upaya Black Campaign Terhadap Anies: Tak Punya Tiket, Ngapain Dimusuhi /Instagram @rockygerung.official

SEPUTARTANGSEL.COM - Akademis Universitas Indonesia, Rocky Gerung menangkap adanya beberapa upaya black campaign terhadap Gubernur DKI Jakarta menjelang pilpres 2024.

Dari pantauan media sosial, Rocky Gerung mengamati Anies sering kali dikadrunkan. Tidak jarang, Anies dikaitkan dengan aksi 212.

Padahal, menurut Rocky Gerung, jika ditelusuri Anies tidak dapat turut serta dalam laga pilihan presiden (pilpres) karena tidak memenuhi syarat 20 persen presidential threshold.

Baca Juga: Rekaman CCTV Pembunuhan Mayat Dalam Karung di Kali Pesanggrahan Jakarta Selatan Beredar

Artinya, kata Rocky Gerung, Anies Baswedan belum memiliki tiket untuk melenggang di laga pilpres.

“Kalau Anies tidak punya tiket, ngapain dimusuhi?," kata Rocky Gerung dikutip SeputarTangsel.com dari
YouTube Rocky Gerung Official, Kamis 30 Juni 2022.

"Tapi saya percaya, semakin dimusuhi semakin orang lihat bahwa sebetulnya ada ketidakjujuran yang sedang dipasang untuk menghalangi Anies,” sambung Rocky.

Rocky mengkritik pihak yang melakukan black campaign terhadap Anies. Bahkan ada media yang mulai menyoroti Anies, diatur sedemikian rupa dan dikadrun-kadrunkan.

Baca Juga: DPR RI Sahkan 3 Provinsi Baru di Papua, Netizen: Semoga Makin Sejahtera dan Pembangunan Merata

Di samping itu, beberapa proyek Anies mulai disorot kembali. Hal ini merupakan bagian upaya membatalkan kompetisi politik.

Padahal, kata Rocky, pihak koalisi itu sudah punya 20 persen, tapi masih curiga dan takut bersaing dengan Anies Baswedan yang tidak punya tiket.

Rocky menjelaskan, bahwa ia bukan mempromosikan Anies.

Namun, kedaulatan rakyat dalam konsep demokrasi adalah hak setiap warga negara untuk bisa ikut berkompetisi di garis start yang sama. Hal itu juga berlaku pada kontestasi Pemilu 2024.

Baca Juga: Cuitannya Dituding Serang Anies Baswedan, Saiful Mujani: Ingin Tunjukkan, Jangan Mudah Percaya Ocehan Politisi

Oleh karena itu, Pemilu 2024 diminta untuk tidak menerapkan aturan Presidential threshold 20 persen karena membatasi orang untuk berkompetisi.

"Anies sangat mungkin dia juga sudah diintip dan hendak dijebloskan oleh mereka yang tidak menghendakinya untuk memimpin negeri ini," ujar Rocky.

Menurutnya, Anies dikaitkan dengan aksi 212, yang akan diasuh oleh masjid-masjid. Bahkan dituduh akan diasuh oleh kelompok radikal, segala macam itu akan diberikan.

Padahal, Anies adalah Gubernur dari sebuah Ibukota Negara yang sangat plural.Bahkan ada tuduhan seolah Anies intoleran.

Baca Juga: Netizen Heboh, Pipi Anies Baswedan Dicubit Ibu-ibu Saat Hajatan Air Bersih: Emang Emesin Ih

“Semakin banyak black campaign pada Anies Baswedan, itu pertanda bahwa survei diam-diam Anies Baswedan sudah berada di atas sebetulnya. Tapi kita musti balik pada prinsip kita tadi, kita musti jujur bahwa kita akan minta Anies Baswedan juga mengucapkan demokrasi yang paling awal, yaitu jangan sampai Anies Baswedan dimenangkan oleh oligarki melalui teori presidential threshold 20%.” tegas Rocky Gerung.

Berkaitan dengan syarat 20 presidential threshold, Rocky menyerukan gerakan presidential threshold nol persen Pemilu 2024.

Dosen Universitas Indonesia itu adanya aturan tersebut karena tidak sesuai dengan kedaulatan rakyat serta membatasi warga negara untuk menjadi calon presiden (capres).

“Kalau koalisi 20% itu enggak mau dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi kita bikin gerakan LBP, Liga Boikot Pemilu. Sekarang mulai gempar, karena dianggap adalah gerakan makar. Ini bukan makar. Ini yang disebut gerakan people power, yaitu gerakan kekuatan atau kedaulatan rakyat yang harusnya diucapkan di parlemen, tapi parlemen menghalangi kedaulatan rakyat dengan 20% itu,” kata Rocky.

Baca Juga: Siap-siap, Pendaftaran CPNS 2022 Akan Dibuka, Ini Jumlah Formasinya

Rocky menyebut presidential threshold 20 persen akan menjadi tempat untuk menyuburkan para oligarki. Pasalnya, dengan adanya ambang batas yang tinggi itu para oligarki sangat mudah memainkan perannya.***

Editor: Taufik Hidayat

Tags

Terkini

Terpopuler