SEPUTARTANGSEL.COM - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengkritik penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam sejumlah urusan pemerintahan.
Masinton Pasaribu menilai penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan dalam sejumlah urusan pemerintahan menunjukkan adanya menteri yang diutamakan.
Masinton Pasaribu melihat hal tersebut tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia.
"Kita ini kan menganut sistem presidensial, bukan parlementer. Kalau kemudian dalam praktik pemerintahan itu seakan-akan diciptakan ada menteri utama, ada menteri yang seakan-akan ya prime minister itu, perdana menteri lah. Ini kan keliru," kata Masinton Pasaribu, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, 27 Mei 2022.
Menurut Masinton Pasaribu, dengan penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan dalam banyak urusan pemerintahan membuat kredibilitas kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin perlu dipertanyakan.
Anggota Komisi IX DPR RI itu menjelaskan, dalam sistem pemerintahan parlementer, seorang perdana menteri mendapat mandat dari rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu).
Hal tersebut dinilainya berbeda dengan penunjukkan Luhut Binsar Pandjaitan oleh Presiden Jokowi yang menurutnya dilakukan tanpa mandat langsung dari rakyat.
"Ini kan kacau, ini diangkat oleh Presiden, nggak ada mandat langsung dari rakyat, kemudian mengurusi banyak hal dan Presiden jadi persoalannya seremoni dan simbolik aja jadinya. Pertanyaannya menteri-menteri lain kemana?" ujar Masinton.
"Nah itu yang menurut kita ini aneh. Baru ini terjadi, satu menteri mengurusi segala urusan," tambahnya.
Masinton mengatakan, ditunjuknya Luhut Binsar Pandjaitan dalam hampir semua urusan pemerintahan akan membuat publik semakin tidak percaya kepada pemerintah.
Termasuk dalam hal ini ketika Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk Jokowi untuk menangani minyak goreng.
Meski penugasan menteri merupakan hak prerogatif Presiden, Masinton meminta Jokowi agar mendengarkan suara-suara di luar istana.
"Tentu penugasan menteri itu hak prerogatif Presiden, tapi meskipun itu prerogatif Presiden, kan juga harus mendengar dong suara-suara di luar istana, baik suara partai politik, suara-suara elemen masyarakat. Ini kan harus dijadikan pertimbangan," tegasnya.***