SEPUTARTANGSEL.COM - Petani sawit di berbagai daerah meminta kebijakan larangan ekspor CPO dicabut karena merugikan petani.
Hal itu disampaikan Ketua Umum DPN Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon pada Selasa 17 Mei 2022.
Fadli Zon meminta agar kebijakan terkait larangan ekspor CPO dicabut karena merugikan petani sawit di berbagai daerah serta tidak menyelesaikan masalah.
Baca Juga: Begini Roy Suryo Tanggapi Kasus Ustadz Abdul Somad Ditahan dan Dideportasi Dari Singapura
"Jadi, sebelum kebijakan larangan ekspor CPO ini memberi kerugian yang lebih besar, HKTI mendesak kepada pemerintah untuk segera mencabut larangan tersebut," ujar Fadli Zon dikutip SeputarTangsel.com dari akun Twitter @fadlizon, Selasa 17 Mei 2022.
Fadli Zon menilai kebijakan larangan ekspor CPO gagal mencapai tujuannya, yaitu menurunkan harga minyak goreng eceran di dalam negeri.
Menurutnya, kebijakan tersebut kini terbukti malah mendatangkan lebih banyak lagi kerugian, baik terhadap neraca perdagangan, maupun terhadap petani sawit dan produsen CPO kita.
Oleh karena itu, kata Fadli, pemerintah harus merumuskan kebijakan persawitan yg lebih baik dan lebih akurat.
Baca Juga: Resmi, Pemerintah Tak Wajibkan Masker untuk Kegiatan di Luar Ruangan
"Sesudah itu, pemerintah harus merumuskan kebijakan persawitan yg lebih baik dan lebih akurat," ujarnya.
Fadli Zon mengatakan kebijakan larangan CPO tidak berangkat dari kajian matang.
HKTI juga telah menyampaikan kepada pemerintah bahwa larangan ekspor bukanlah solusi, karena penyebab kelangkaan minyak goreng di dalam negeri bukanlah jumlah stok, melainkan soal penegakan hukum terkait kewajiban Domestic Market Obligation (DMO).
Menurutnya, kelebihan pasokan minyak sawit yg ada selama ini diserap oleh pasar ekspor, tidakk mungkin diserap semua pasar domestik.
"Jadi, kelebihan pasokan minyak sawit yg ada selama ini diserap oleh pasar ekspor, tdk mungkin diserap semua pasar domestik. Kalau pemerintah melarang ekspor CPO dan minyak goreng, lalu sisa produksinya mau dikemanakan?," ujarnya
Fadli Zon mengemukakan, sejumlah alasan mengapa kebijakan tersebut tidak tepat antara lain karena kebijakan larangan ekspor CPO telah mengakibatkan harga tandan buah segar (TBS) milik petani sawit terus merosot.
"Kebijakan tersebut telah merugikan tiga juta petani sawit kita. Sejak kebijakan itu dirilis pada 28 April 2022 lalu, harga tandan buah segar (TBS) milik petani sawit terus merosot harganya," katanya.***