Presiden Jokowi Sebut Harga Minyak Goreng Curah di Pasar Masih Belum Sesuai HET, Netizen: Menterinya Pecat

20 April 2022, 15:54 WIB
Presiden Jokowi menyebut masih ada minyak curah di pasaran yang harganya belum sesuai HET> /Tangkapan Layar Youtube Sekretariat Presiden/

SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, di pasar harga minyak goreng curah masih belum sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menurut Presiden Jokowi, harga minyak goreng curah yang belum sesuai HET menunjukkan adanya permainan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi di media sosial pribadinya.

Baca Juga: Jelang Arus Mudik, Presiden Jokowi Resmikan Jalan Lingkar Brebes-Tegal

"Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah dan subsidi ke produsen," ujar Presiden Jokowi sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @jokowi, Rabu 20 April 2022.

"Namun di pasar-pasar saya melihat minyak curah banyak yang dijual belum sesuai dengan HET yang kita tetapkan, Ini artinya memang ada permainan," tambah Jokowi.

Dalam pernyataanya tentang minyak goreng dan HET, Presiden Jokowi juga menyinggung penyidikan kasus minyak goreng oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Dia meminta mafia diusut tuntas.

"Oleh karena itu, terkait dengan penyidikan oleh Kejaksaan Agung atas kasus minyak goreng. Saya meminta agar aparat hukum bisa mengusut permainan para mafia minyak goreng ini sampai tuntas," jelas Presiden Jokowi.

Baca Juga: Luhut Disebut Dekat dengan Tersangka Kasus Dugaan Suap Minyak Goreng, Cipta Panca: Tahu Kan Arah Permainannya?

Membaca cuitan Presiden Jokowi, netizen mengusulkan berbagai cara untuk mengusut minyak goreng. Usul tersebut mulai dari pengaturan masa konsesi kelapa sawit hingga memecat Menteri Perdagangan, Muhammad Luthfi.

"Kalo memang niat ngurusin nih, ya cuma saran aja. Itu masa konsesi kelapa sawit dipersingkat saja kalo nggak nurut aturan pemerintah. Cuma saran, dri industri punya Kemenperin, yang punya ribuan izin ditangannya. Kalo nggak tegas, ya sampe kpn pun kalah, nangkep orang bukan tegas, tapi tugas," kata @iqbldwip.

"Menterinya pecat, Pak atau sekalian turun saja pak presiden, Urusan minyak goreng begini kok nggak bisa mengatasi. Para UMKM, ibu2 rumah tangga, dan semua pedagang teriak," usul @masani2001.

Sama dengan @masani2001, Akun @rinbagyo juga mengusulkan menteri diganti.

Baca Juga: Kasus Suap Ekspor Minyak Goreng, Jampidsus Kejaksaan Agung Mulai Dalami Kerugian Negara

"Kl menterinya ga bisa ngatur kementeriannya, knp mendagnya ga di-resuffle Pak? Kemenkes jadi lebih baik setelah Oak Terawan diganti," ungkap @rinibagyo.

Seperti diketahui, masalah minyak goreng sudah terjadi sejak akhir tahun 2021. 

Setelah itu, pemerintah akhirnya menetapkan HET atau kebijakan satu harga Rp14 ribu. 

Namun, kebijakan tersebut justru membuat minyak goreng menjadi langka.

Akhirnya, pemerintah mencabut kebijakan HET dan menyerahkan harga pada mekanisme pasar. Tidak disangka, hanya dalam beberapa jam saja minyak goreng kembali banyak di pasaran. Namun, harganya mencapai dua kali lipat.

Baca Juga: Selain Dirjen Kemendag, Said Didu Duga Ada Tokoh Besar di Belakang Kasus Dugaan Korupsi Minyak Goreng

Muhammad Lutfi pun mengungkap adanya mafia minyak goreng. Meski demikian, tidak dijelaskan siapa saja yang dimaksud. 

Kemarin, Selasa 19 April 2022, Kejaksaan Agung (Kejakgung) menetapkan 4 tersangka yang diduga terlibat kasus suap ekspor minyak goreng.

Mereka yang dimaksud, yaitu Direktur Jenderal (dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasai Wisnu Wardhana, Komisaris Utama (Komut) PT Wilma Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Affairs PT Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager PM Musim Mas, Togar Sitanggang. ***

Editor: Taufik Hidayat

Tags

Terkini

Terpopuler