SEPUTARTANHSEL.COM - Harga minyak goreng yang melambung tinggi membuat pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng untuk masyarakat yang membutuhkan.
Kementerian Sosial (Kemensos) sempat menegaskan bahwa adanya pengawasan berlapis yang di lakukan pemerintah ini, semata-mata untuk memastikan penyaluran BLT Minyak Goreng tepat sasaran.
Menurut Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat, masyarakat juga bisa berpartisipasi melakukan pengawasan dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi digital.
“Masyarakat bisa berpartisipasi melakukan pengawasan dengan mengakses situs cekbansos," kata Harry dilansir SeputarTangsel.Com dari laman resmi Kemensos, Senin, 11 April 2022.
"Di dalamnya ada data penerima PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Nontunai) yang tentu saja termasuk penerima BLT Minyak Goreng,” lanjut Harry.
Harry juga menjelaskan cara kerja dalam laman cekbansos dapat diakses masyarakat dengan memasukkan nama sesuai KTP.
Baca Juga: Truk Tangki Minyak Goreng Terguling, Warga Ramai-ramai Ambil di Selokan, Gratis
Melalui aplikasi cekbansos, masyarakat capat mengecek nama yang terdaftar penerima manfaat.
"Melalui aplikasi tersebut, masyarakat bisa mengecek apakah terdaftar sebagai penerima manfaat. Selain itu laman ini juga dilengkapi dengan menu “usul” dan “sanggah”," kata Harry.
“Jadi yang bersangkutan bisa mengusulkan kalau kedapatan exclusion error (layak tapi tidak menerima bantuan) dan menyanggah kalau menemukan indikasi inclusion error (tidak layak tapi menerima bantuan),” lanjutnya.
Harry menambahkan, Kemensos akan menimbang kelayakan penerima bantuan dengan teknologi geo-tagging data spesial dari citra satelit.
Di mana teknologi ini nanti akan memungkinkan diperolehnya gambar yang menampilkan halaman depan dari rumah penerima bantuan.
“Kami juga menggunakan teknologi geo-tagging data spesial dari citra satelit. Dengan teknologi tersebut memungkinkan diketahui kondisi rumah. Di daerah di mana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh Pejuang Muda yang juga melakukan tagging dengan mendatangi dan memotret rumah,” kata Harry.
Dalam keterangannya, Harry mempersilakan kepada masyarakat untuk menggunakan kanal pengaduan berbasis digital yang sudah disiapkan oleh pemerintah seperti Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, seperti melalui tautan ini (www.lapor.go.id).
“Kanal pengaduan pelayanan publik secara nasional tersebut bisa menjamin hak masyarakat agar pengaduannya itu bisa ditindak lanjuti oleh instansi terkait,” tegas Harry.
Harry pun menambahkan bahwa pihaknya telah bekerja sama dengan aparat kepolisian, komisi pemberantasan korupsi (KPK), dan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK) dalam menjalankan BLT minyak goreng tersebut agar tepat sasaran penerima bantuan.
"Kami juga didukung oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, bahkan juga PPATK juga terlibat dalam memastikan kalau ada penyimpangan-penyimpangan, itu bisa terdeteksi sejak dini,” tambah Harry.***