SEPUTARTANGSEL.COM - Usulan penundaan Pemilu 2024 hingga wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegas ditolak Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia menegaskan, partainya kokoh menolak penundaan Pemilu 2024.
Menanggapi sikap politik PDIP, Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengingatkan bahwa tak ada makan siang yang gratis.
Baca Juga: Pemilu 2024, Puan Maharani: Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu Sepakati 14 Februari
"Tapi, tidak ada makan siang yang gratis dalam politik, apakah sikap PDIP ini akan senantiasa begini, apakah nanti akan sangat bergantung pada konstelasi," kata Refly Harun, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Rabu, 16 Maret 2022.
Refly Harun menduga, hubungan PDIP dengan Jokowi tak terlalu harmonis dan naik turun.
Refly Harun melihat, Jokowi lebih dekat dengan orang-orang di lingkaran Istana seperti Luhut Binsar Pandjaitan.
"De facto jangan-jangan PDIP bukan partai dan Megawati bukan sosok yang berpengaruh pada Presiden Jokowi," ujarnya.
Baca Juga: Ketua DPR RI Pastikan Pemilu 2024 Sesuai Jadwal: Mekanisme Sudah Diputuskan, Harus Dilaksanakan
Mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi itu menilai, hubungan personal sangat menentukan dalam politik.
"Mungkin saja yang namanya Presiden Jokowi, memang betul hubungannya tidak harmonis lagi dengan PDIP. Karena itu PDIP mengatakan enough is enough, tapi tentu sesuai dengan kalendar kenegaraan 2024," jelasnya.
Menurutnya, PDIP melihat bahwa pergerakan Jokowi lebih berpihak kepada aliansi non PDIP.
"Bahkan kalau kita lihat TKN kemarin, tim kampanye nasional justru bukan diketuai orang PDIP, tapi orang lain yang direkrut begitu saja karena dianggap sukses menjalankan Asian Games," tuturnya.
Baca Juga: PDIP Minta Luhut Klarifikasi Big Data Tunda Pemilu 2024, Rizal Ramli: Jadi Alat Big Lies
Mantan Komisaris Utama PT Pelindo I itu mengatakan, TKN yang diketuai Erick Thohir dan wakilnya, Moeldoko justru menjadi sebuah pertanyaan.
Ia menduga ada gelombang dan arus lain yang lebih berpengaruh dibanding PDIP sehingga partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri itu hanya dijadikan kendaraan Pemilu Jokowi pada 2019 silam.***