Refly Harun Sebut Penundaan Pemilu 2024 Bisa Dilakukan: Tapi Sekarang Diwacanakan Dulu, Itu Akal-akalan

SEPUTARTANGSEL.COM - Ramainya wacana penundaan Pemilu 2024 yang disorot banyak pihak terus bergulir.

Wacana penundaan Pemilu 2024 itu datang dari tiga partai politik, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Golkar.

Namun, tak sedikit partai politik yang menolak adanya penundaan Pemilu 2024 tersebut.

Baca Juga: Penundaan Pemilu 2024, Burhanuddin Muhtadi Minta Jokowi Klarifikasi Resmi, Malah Dapat 'Gelar'

Menanggapi hal tersebut, Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai penundaan Pemilu 2024 bisa saja dilakukan jika memenuhi beberapa situasi dan kondisi.

Hal itu disampaikan oleh Refly Harun melalui sebuah video di kanal YouTube miliknya pada Kamis, 3 Maret 2022.

"Penundaan pemilu itu bisa saja dilakukan dengan kondisi yang betul-betul objektif, kondisi memang yang tidak dikondisikan, kondisi yang karena terpaksa, itulah negara dalam keadaan darurat," ungkap Refly Harun yang dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, 4 Maret 2022.

Baca Juga: Luhut Diduga Terlibat Soal Usulan Penundaan Pemilu 2024, Politisi Demokrat Samakan dengan Kasus Moeldoko

Akan tetapi, berdasarkan situasi saat ini, Refly Harun menyebut hal ini merupakan akal-akalan karena sudah diwacanakan terlebih dahulu oleh ketua umum partai politik.

"Tapi sekarang, kalau kemudian diwacanakan dulu, dilemparkan bolanya kepada masyarakat, wah itu jelas, itu hanya akal-akalan dari kekuatan politik," katanya.

"Terutama kekuatan politik yang merasa nyaman dengan kekuasaan sekarang untuk terus menerus berkuasa, dan itu adalah sikap yang menurut saya ya buruk bagi proses demokratisasi," sambungnya.

Kendati demikian, mantan Komisaris Utama Jasa Marga itu mengucapkan terima kasih terhadap parpol yang menolak penundaan Pemilu 2024.

Baca Juga: Luhut Diduga Jadi Dalang Wacana Penundaan Pemilu 2024, Refly Harun: Kekuasaan Itu Nikmat, Rasanya Tidak Fair

"Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran ya dan dalam kesempatan ini saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada partai-partai, kepada kekuatan politik yang masih setia kepada konstitusi," ujarnya.

Hal ini dikarenakan, jika penundaan Pemilu 2024 atau memperpanjang masa jabatan presiden benar-benar terjadi, itu sama saja dengan mengkhianati reformasi.

"Karena kalau kita menunda pemilu, atau memperpanjang masa jabatan presiden, maka sesungguhnya itu adalah mengkhianati buah reformasi," ucapnya.

"Yaitu bahwa kekuasaan itu harus dibatasi, harus ada yang namanya pembatasan masa jabatan presiden, sehebat-hebatnya presiden, maka masa jabatannya harus dibatasi," tegasnya.***