SEPUTARTANGSEL.COM - Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi ikut menyoroti adanya wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi ini mencuat beriringan dengan adanya usulan penundaan Pemilu 2024.
Oleh karena itu, Adhie Massardi meminta Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksa anggota DPR RI yang terlibat dalam hal tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Adhie Massardi melalui cuitan akun Twitter miliknya pada Kamis, 3 Maret 2022.
Bahkan Adhie Massardi menyebut penundaan Pemilu 2024 dengan sebutan persengkongkolan jahat 'Rencana Pembunuhan Demokrasi'.
"PREMAN POLITIK ▪︎ Mahkamah Kehormatan DPR-RI wajib meriksa semua anggota DPR yg terindikasi terlibat dalam persekongkolan jahat 'Rencana Pembunuhan Demokrasi'," cuit Adhie Massardi yang dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @AdhieMassardi pada Kamis, 3 Maret 2022.
Baca Juga: 8 Warga Sipil Tewas ditembak OTK di Puncak Papua
"Bersama preman politik untuk perpanjang masa kekuasaan dng bunuh proses demokrasi (pemilu) yg sdh diatur Konstitusi," sambungnya.
Seperti yang diketahui, usulan penundaan Pemilu 2024 ini berawal dari tiga ketua umum partai politik.
Tiga ketua umum itu adalah Muhaimin Iskandar (PKB), Zulkifli Hasan (PAN) dan, Airlangga Hartarto (Partai Golkar).
Baca Juga: Beri Dukungan Pemilu 2024 Ditunda, Ulil Abshar Sebut PKB dan PAN Dikorbankan
Muhaimin Iskandar yang merupakan Wakil Ketua DPR RI, mengusulkan Pemilu 2024 ditunda jadwal pelaksanaannya selama satu tahun atau dua tahun.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menilai penundaan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 bertujuan agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan tidak terjadi pembekuan ekonomi.
Menurut Cak Imin, pandemi Covid-19 yang terjadi selama dua tahun mengakibatkan stagnasi, bahkan penurunan perekonomian nasional.***