SEPUTARTANGSEL.COM - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkapkan bahwa saat ini Indonesia dapat dinyatakan masuk pada fase praendemi.
Masa praendemi dimasuki saat situasi kasus Covid-19 dapat terkendali secara konsisten.
Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara (Jubir) Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers virtual yang diikuti dari aplikasi Zoom di Jakarta pada Selasa, 1 Maret 2022.
Baca Juga: Kemenkes Masukkan Jenis Sinopharm untuk Regimen Vaksin Booster
"Kita jangan dulu berbicara masuk fase endemi, bagaimana pandemi terkendali, baru masuk ke praendemi, setelah itu baru dinyatakan endemi," kata Siti Nadia Tarmizi yang dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara pada Rabu, 2 Maret 2022.
Selain itu, Siti Nadia menjelaskan bahwa praendemi adalah situasi saat angka penularan SARS-CoV-2 penyebab Covid-19 dapat terus ditekan.
Komponen dasar yang digunakan bersumber dari panduan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terhadap penilaian level penularan, di mana transmisi Level 1 diukur minimal 20 per 100.000 penduduk, jumlah hospitalisasi lima per 100.000 penduduk dan jumlah kematian satu per 100.000 penduduk.
Baca Juga: Viral Wanita Terima Hasil PCR Sebelum Tes, Kemenkes: Kalau Ada Pelanggaran Sudah Ranah Aparat Hukum
"Saat ini kita sedang bersiap-siap mengendalikan pandemi dulu, yang penting bagaimana laju penularan terus menerus ditekan dalam kurun tertentu, sebab ada ancaman mutasi virus," ujarnya.
Siti Nadia juga mengungkapkan salah satu upaya pengendalian kasus dilakukan melalui vaksinasi kepada 208 juta lebih penduduk untuk memberikan proteksi, bukan hanya kepada penduduk, tapi juga level komunitas.
"Kunci utamanya vaksinasi untuk proteksi menekan laju penularan kurang dari satu kasus. Cakupan vaksinasi harus luas, selain luas juga punya efikasi tinggi, makanya vaksinasi penguat dipercepat dan perlindungan kelompok rentan dilakukan, kami cegah orang sakit," tuturnya.
Baca Juga: Kemenkes Ungkap Vaksinasi Booster untuk Masyarakat Umum Paling Lambat Awal Februari
Oleh karena itu, pemerintah mulai melakukan pelonggaran mobilitas penduduk secara bertahap.
"Pemerintah tidak langsung mencabut, tidak menggunakan masker lagi. Perlu dilihat dari sisi kesehatan masyarakat, survailens, fasilitas kesehatannya, ini pertimbangan perubahan dari pandemi terkendali dan praendemi, disesuaikan kondisi yang ada," tandasnya.
Lebih lanjut, Siti Nadia menuturkan bahwa pemerintah tidak terburu-buru untuk menyatakan endemi.
Pemerintah pun terus berupaya mengamati tren kesehatan dunia, tak hanya dalam aspek kesehatan, tapi juga menyusun peta jalan menuju endemi.***