Jokowi Dinilai Tak Cukup Pintar, Profesor Salim Said: Negara Kita Sekarang Dikuasai Para Oligarki, Termasuk...

SEPUTARTANGSEL.COM - Guru Besar Universitas Pertahanan, Profesor Salim Said mengatakan beban yang dipikul Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berat.

Salah satunya menurut Salim Said adalah tuduhan PKI yang dilayangkan kepada Jokowi.

Salim Said mengatakan hingga saat ini tidak ada bukti konkret bahwa orang tua Jokowi bagian dari PKI.

Baca Juga: Tolak Jokowi 3 Periode, Dokter Eva: Jelas Ini Sudah Melanggar Konstitusi, Tidak Bisa Diubah Sesuai Kepentingan

"Kita tidak punya bukti jelas bapaknya itu PKI. Kalau ada, cobalah dibuka," kata Salim Said, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Minggu, 27 Februari 2022.

Lebih lanjut, Salim Said menyebut Jokowi tak cukup pintar untuk mendesain berbagai kebijakan di pemerintahan.

"I don't think he is clever enough to design that kind of policy (Saya tidak berpikir dia cukup pintar untuk mendesain kebijakan semacam itu, red)," ujarnya.

Baca Juga: Usul Penundaan Pemilu 2024 Diduga Sebagai Upaya Sejumlah Partai Politik Jerumuskan Presiden Jokowi

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Republik Ceko itu menduga apa yang dilakukan Jokowi merupakan bentuk akomodasinya terhadap oligarki.

"Negara kita sekarang dikuasai oleh para oligarki, termasuk pak Jokowi. Saya tidak tahu dia sadar atau tidak," tuturnya.

"Apa saja kalau tidak disetujui Presiden, tidak bisa jadi. Atau sudah ditandatangani, ramai dan dia mengatakan, wah saya nggak tahu tuh, kan pernah kejadian," sambungnya.

Baca Juga: Fahri Hamzah Soal Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden: Kasihan Pak Jokowi, Sadis Betul Para Penjilat Ini

Menurutnya, karena negara ini telah dikuasai oligarki, maka segalanya dilakukan berdasarkan keuntungan.

"Ada kepentingannya Mr. X, Mr. Z, Mr. B, ada kepentingan. Sepanjang Jokowi bisa mengakomodasi dan merasa nyaman, itu jalan," ucapnya.

Salim menuturkan, partai-partai politik yang kini ada di koalisi pemerintahan Jokowi memiliki kepentingan.

Ia melihat hal ini dapat memberi dampak buruk kepada Jokowi. Salah satu contohnya yakni revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca Juga: Jokowi Diminta Mundur dari Jabatannya, Rizal Ramli: Ekonomi Rusak, Makin Otoriter, Gagal Sejahterakan Rakyat

"Ini yang jadi masalah kalau salah satu, salah dua dari kepentingan yang mau dilegalkan oleh Undang-Undang mendapat perlawanan masyarakat. Tapi kalau itu berhasil di DPR, menjadi Undang-Undang, yang akan memikul beban itu Jokowi," tegasnya.

Meski begitu, Akademisi keturunan Bugis itu menilai Jokowi mungkin tengah menyenangkan para oligarki yang berkepentingan untuk melemahkan KPK.

"At least kepentingan dia menyenangkan oligarki yang mendukung dia, yang berkepentingan melemahkan KPK. It's very difficult (Itu sangat sulit, red)," ujarnya.***