SEPUTARTANGSEL.COM - Ekonom senior, Rizal Ramli menyoroti pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) baru dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).
Rizal Ramli mempertanyakan kemampuan pemerintah terkait biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara baru itu.
Pertanyaan itu dilontarkan karena pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara baru ini membutuhkan biaya yang sangat besar.
Hal itu diungkapkan oleh Rizal Ramli ketika diundang oleh Karni Ilyas di kanal YouTube miliknya yang diunggah pada Kamis, 27 Januari 2022.
"Memang dari awal ada pertanyaan, pemerintah mampu nggak mobilisasi enam ratusan triliun kira-kira untuk proyek ibu kota baru," kata Rizal Ramli yang dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Karni Ilyas Club pada Jumat, 28 Januari 2022.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini kemudian menyinggung bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana yang bersumber dari APBN dalam suatu pidato.
Baca Juga: Ibu Kota Negara Pindah, Anies Baswedan: Jakarta Terus Jadi Simpul Bangsa Indonesia
Hal itu dikarenakan pemerintah sudah mengajak beberapa pihak untuk investasi di Ibu Kota Negara baru.
"Dari awal pidato bahwa 'ini gak pakai APBN' karena pemerintah udah minta tolong sama Tony Blair, sama Perdana Menteri Uni Arab Emirat, sama bos-nya SoftBank, mereka akan invest di Ibu Kota baru," ujar Rizal Ramli.
Menurutnya, sejak awal ada wacana sejumlah pihak yang akan memberikan investasi untuk pembangunan atau pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Baca Juga: Lieus Sungkharisma Tanggapi Pemindahan Ibu Kota Negara: Macam Mau Pindahan Kontrakan Rumah Saja
Namun, Rizal Ramli mengungkapkan bahwa kenyataannya tidak ada yang jadi investasi di Ibu Kota Negara baru sehingga pemerintah harus menggunakan dana APBN.
"Tapi seperti biasanya nama-nama gede ini kelihatan pasti bakal invest, kenyataannya kan dari lebih lebih dari sembilan janji investasi gede oleh SoftBank, oleh UEA, bikin refinery Balikpapan, kagak ada yang jadi tuh, buntutnya harus ngandelin APBN," ucap Rizal Ramli.
Lebih lanjut, mantan Menteri Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini menyinggung kepantasan pemerintah menggunakan anggaran besar dengan kondisi saat ini.
Hal ini dikarenakan Indonesia sedang menghadapi situasi yang membuat rakyat makin susah.
"Pertanyaannya, pantas nggak, tepat nggak kita dalam suasana susah ini rakyat makin susah, ngabisin uang segitu untuk Ibu Kota baru," tuturnya.***