Pemprov Jawa Barat Berencana Bentuk Dewan Pengawas Pesantren, Wagub Jabar: Demi Kebaikan Bersama

14 Desember 2021, 06:41 WIB
Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar akan bentuk Dewan Pengawas Pesantren (DPP) /Instagram.com/@ruzhanul/

SEPUTARTANGSEL.COM - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memiliki rencana membentuk Dewan Pengawas Pesantren (DPP).

Dewan Pengawas Pesantren akan dibentuk menggunakan anggaran APBD Provinsi sebagai wujud komitmen Pemda Provinsi Jawa Barat.

Dalam hal keanggotaan, Dewan Pengawas Pesantren akan melibatkan banyak pihak, seperti Kementerian Agama, kyai, hingga ormas Islam.

Baca Juga: PDIP Usul ke Pemerintah Agar Semua Pesantren di Indonesia Ditutup? Cek Faktanya

Hal itu disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum pada Senin, 13 Desember 2021.

“Bukan berarti kami tidak percaya, tapi kami dengan penuh rasa taqdim (mendahulukan)," kata Uu Ruzhanul Ulum dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara pada Selasa, 14 Desember 2021.

"Atas nama pemerintah, demi kebaikan bersama, dan sebagai langkah kami akan membuat DPP yang tergabung dalam Majelis Masyayikh,” sambung Uu Ruzhanul Ulum.

Baca Juga: Gunakan Aplikasi Junio Smart, BRI Dorong Ekosistem Digital di Lingkungan Pesantren

Uu mengatakan, Selain DPP Tim Layak Santri juga harus menjadi prioritas karena mereka akan bersiaga di masing-masing pondok pesantren (ponpes).

Tim Layak Santri bertujuan untuk memastikan sarana dan prasarana ponpes layak dan mumpuni dalam penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.

“Karena tidak menutup kemungkinan, kalau sarana dan prasarana tidak layak, maka takut ada hal-hal negatif dari kejadian-kejadian yang sudah-sudah,” ujar Uu Ruzhanul Ulum.

Baca Juga: Raja OTT KPK Harun Al Rasyid Disingkirkan dengan TWK, Kini Kelola Pesantren di Bogor Jawa Barat

Oleh karena itu, rencana ini akan dibahas dan diputuskan bersama perwakilan dari setiap kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Minimal hari Rabu, 15 Desember 2021 nanti, kita akan mengundang utusan dari 27 kota/kabupaten di Jabar ke Gedung Sate untuk membicarakan masalah ini," kata Uu Ruzhanul Ulum.

"Sehingga kami tidak membuat keputusan sendiri, tetapi hasil kebersamaan dan kesepakatan dengan para kiai, termasuk di dalamnya kolaborasi dengan Kementerian Agama dan MUI Provinsi Jabar,” sambung Uu Ruzhanul Ulum.***

Editor: Dwi Novianto

Tags

Terkini

Terpopuler