SEPUTARTANGSEL.COM - Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi nol persen di tahun 2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan langkah-langkah yang akan ditempuh pemerintah untuk mencapai target tersebut.
Menurut Airlangga, angka kemiskinan ekstrem di tahun 2022 ditargetkan kembali menjadi 8,5-9 persen. Selanjutnya, di tahun 2024 targetnya adalah nol persen.
Baca Juga: GIIAS 2021 Dibuka Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Berlangsung 11 Hingga 21 November 2021
“Tadi arahan Bapak Presiden terkait agenda kemiskinan disampaikan bahwa kemiskinan ekstrem di tahun 2024 targetnya adalah nol persen dan kemungkinan di tahun 2022 kita kembali menjadi 8,5-9 persen,” kata Airlangga Hartarto, dikutip SeputarTangsel.Com dari halaman presidenri.go.id pada Jumat, 19 November 2021.
Target tersebut disampaikan dalam Rapat Terbatas terkait Penanganan Kemiskinan Ekstrem bersama Presiden Jokowi dan sejumlah jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju pada Kamis, 18 November 2021, di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga mengatakan, pengentasan kemiskinan tahun ini fokus pada 35 kabupaten/kota di 7 provinsi di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Airlangga Hartarto Klaim Golkar Sebagai Partai Paling Peduli Agama: Punya Masjid Besar di Kantornya
Kemudian pada tahun 2022, pemerintah menetapkan sasaran prioritas sebanyak 212 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan ekstrem diperkirakan berada di angka 3-3,5 persen.
“Di tahun 2023-2024 di 514 kabupaten/kota prioritas dan tingkat kemiskinan ekstremnya di 2,3 sampai 3 persen. Dan di 2024, kemiskinan ekstremnya adalah nol persen,” kata Airlangga.
Selain itu, Airlangga mengungkapkan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah berkunjung ke 7 provinsi prioritas untuk mempercepat upaya pengentasan kemiskinan dan akan menjalankan program untuk menurunkan angka kemiskinan.
Baca Juga: Kemnaker Lakukan Langkah Strategis Tanggulangi Kemiskinan dan Peningkatan Pengangguran
“Program yang didorong untuk tahun ini adalah top up BLT Desa sebesar Rp300 ribu kali 3 bulan," ucap Airlangga Hartarto.
"Jumlah sasarannya adalah 694 ribu KPM (keluarga penerima manfaat) dan ini membutuhkan surat edaran bersama Kemendagri dan Kemendes, dan ini penyesuaian PMK sedang disiapkan,” sambung Airlangga Hartarto.
Program Kartu Sembako, lanjutnya, juga ditambah menjadi Rp300 ribu kali 3 bulan.
Baca Juga: Presiden Jokowi Diminta Mundur dari Jabatannya, Refrizal: Rakyat Semakin Miskin dan Susah
Menteri Sosial Tri Rismaharini yang ikut dalam rapat tersebut mengatakan, sasaran Program Kartu Sembako yang akan dilaksanakan pada akhir atau awal bulan Desember adalah 1,4 juta sasaran.
“Dan kemudian akan ada survei khusus (survei sosial ekonomi nasional atau susenas) kemiskinan bulan Desember,” ucao Airlangga Hartarto.***