SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa sebagai satu-satunya nama calon Panglima TNI.
Sayangnya, penunjukkan menantu mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono itu justru ditolak oleh 14 LSM karena dinilai sarat kepentingan politik.
Alih-alih memilih Jenderal Andika Perkasa, Direktur Eksekutif Amnesty Internastional Usman Hamid justru menyarankan Jokowi untuk menunjuk Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono.
Menurutnya, ada beberapa pertimbangan yang perlu dipikirkan oleh Jokowi. Salah satunya adalah alasan yuridis.
Selain itu, Andika Perkasa diduga pernah terlibat dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua.
Menanggapi hal ini, Ahli hukum tata negara Refly Harun mengatakan, penunjukkan tersebut hanya untuk memberikan catatan sejarah.
Baca Juga: Masuk Daftar Calon Panglima TNI, Berikut Profil Jenderal Andika Perkasa
Pasalnya, menurut Refly Harun, dengan melihat kondisi usia dan masa pensiun, Yudo Margono lebih ideal untuk ditunjuk sebagai panglima TNI.
"Barangkali faktor Andika ini hanyalah faktor hanya untuk memberikan catatan sejarah, tinta emas bahwa yang bersangkutan pernah menjabat jabatan tertinggi panglima TNI meski hanya satu tahun. Dan Yudo Margono pun nanti dalam tanda kutip terancam hanya satu tahun juga," kata Refly Harun, dikutip SeputarTangsel.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Jumat, 5 November 2021.
Refly Harun menilai, Jokowi akan lebih diuntungkan jika memilih Yudo Margono. Hal ini terkait dengan adanya poros maritim.
"Padahal kalau yang sekarang dipilih adalah KSAL, maka ada beberapa keuntungan. Satu, ironi atau paradoks dalam pemerintahan Jokowi adalah tentang poros maritim, bicara tentang bagaimana membangun maritim. Dibuktikan dengan adanya menteri koordinator maritim dan sekarang ditambah dengan investasi," ujarnya.
Refly Harun mengungkapkan, Angkatan Laut belum pernah ditunjuk menempati jabatan panglima TNI pada era pemerintahan Jokowi.
Alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) itu melihat bahwa Andika Perkasa memiliki kelebihan dalam relasi politik.
Selain itu, penampilan fisik dan latar belakang pendidikan juga mendukung Andika Perkasa untuk ditunjuk sebagai calon Panglima TNI.***