SEPUTARTANGSEL.COM - Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan mendorong kepada Presiden Joko Widodo atau yang biasa disapa Jokowi untuk menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait penghapusan presidential threshold.
Namun, mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean nampak tidak setuju dengan permintaan dari Syarief Hasan tersebut yang dinilainya syarat terbitnya Perppu salah satunya adalah karena adanya kekosongan hukum serta situasi yang mendesak.
"Syarat terbitnya Perpu itu salah satunya krn kekosongan hukum dan situasi mendesak," ujar Ferdinand dikutip SeputarTangsel.com dari akun Twitter @FerdinandHaean3 pada Selasa, 21 September 2021.
Baca Juga: Rumah Ketum Partai Demokrat AHY Dikabarkan Digeledah KPK, Bukti Baru Ditemukan? Cek Faktanya
Kemudian menurut Ferdinand syarat tersebut dianggap tidak terpenuhi kecuali timbul dari kepentingan politik dari sebuah internal partai.
"Syarat ini tidak terpenuhi sama sekali kecuali krn alasan kepentingan politik internal Partai," lanjutnya.
Selain itu, Ferdinand juga menyarankan kepada Partai Demokrat untuk membawa ide tersebut ke dalam rapat DPR bukan malah menjebak presiden.
Baca Juga: Dilaporkan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya, Ferdinand Hutahaean: Mantap!
"Sebaiknya PD membawa ide penghapusan Presiden Treshold ini di rapat DPR, bkn menjebak Presiden," ujarnya.
Tanggapan dari Ferdinand pun mendapatkan berbagai macam komentar dari para netizen.
"Kelompok ini kan dengan gigihnya selalu berusaha untuk menjebak presiden agar salah langkah, agar bisa digunakan untuk menaikkan pamor yang terpuruk. Apapun usulan kelompok ini, selalu dalam usaha mencelakakan Pemerintah," komen akun @wdtu.
"Jagoannya terancam gak bisa 'nyalon'. Mending nyalon di dekat rumah aja bisa potong rambut sama creambath ngerapihin kumis ma jenggot juga bisa kok," tulis akun @chrpoer.
Baca Juga: Anies Baswedan Dikritik Habis Soal Tugu Sepatu, Ferdinand Hutahaean: Gubenurnya Gak Bener!
"Sedikit ngotot hapus PT, ada sesuatu... mungkin pengen agar bisa calonkan si anak ingusan yang tidak punya kemampuan... hehhee," ujar akun @tisnaprasetia1.
"Pasti ada ikan teri dibalik rempeyek, peyek teri," kata akun @trihart.
Sebagai informasi, Perppu yang diminta oleh Partai Demokrat tersebut adalah untuk menghilangkan presidential threshold atau ambang batas partai politik (parpol) agar dapat mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Menurut Syarief Hasan jika Jokowi bisa menghilangkan batasan demokrasi tersebut dengan mengeluarkan perppu, maka Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang teguh dan konsisten membela nilai-nilai demokrasi.***