SEPUTARTANGSEL.COM - Dokter Tirta lagi-lagi angkat suara terkait kebijakan sertifikat vaksin sebagai salah satu syarat administrasi.
Melalui akun Twitternya, Dokter Tirta mengkritik keras pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terkait syarat wajib sertifikat vaksin di Indonesia. Kritik ini khususnya ditujukan kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
"Ga kira2 emng kalo bikin kebijakan," tulis Dokter Tirta, sebagaimana dikutip SeputarTangsel.com dari akun Twitter @tirta_hudhi pada hari Selasa, 10 Agustus 2021.
Baca Juga: Dokter Tirta: Saya Kurang Setuju Sama Kebijakan Sertifikat Vaksin Buat Administrasi
Pada unggahannya tersebut, Dokter Tirta menyertakan sebuah foto hasil percakapannya dengan seorang pasien yang diketahui berprofesi sebagai kuli bangunan dan memiliki riwayat penyakit Tuberkolosis (TB) Tulang.
Pasien tersebut mengeluhkan kondisi keuangannya yang tidak memungkinkan untuk meminta surat keterangan tidak bisa divaksin dari rumah sakit.
Padahal, di tempatnya bekerja, perusahaan menjadikan sertifikat vaksin sebagai salah satu persyaratan utama.
Baca Juga: Dokter Tirta Nilai Sertifikat Vaksin untuk Syarat Penerbangan Tidak Efektif, Simak Penjelasannya
"Pasien saya ga semua berduit, buat swab aja ada duit," ujarnya.
"Dia mau kerja, mandornya dan perusahaan harus wajibin ada vaksin
Mau berobat mnta surat rekomendasi ga bisa divaksin, harus ke rs," sambungnya.
Dia pun mempertanyakana apakah Kemenkes RI tidak merasa kasihan terhadap masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke bawah terkait kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
"Anda ga kasian? @KemenkesRI ?" pungkasnya.***