SEPUTARTANGSEL.COM – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan perhatian khusus dan berkomitmen untuk pemberdayaan pekerja perempuan.
Termasuk dalam hal pelindungan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan Kemnaker dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan telah melaksanakan tiga aspek kebijakan. Yaitu protektif, kuratif, dan non-diskriminatif.
Baca Juga: 53 Prajurit KRI Nanggala 402 Resmi Dinyatakan Gugur, Menkopolhukam Mahfud MD: Selamat Jalan Syuhada
Baca Juga: Lirik Lagu Sampai Jumpa - Endang Soekamti yang Viral Dinyanyikan Kru KRI Nanggala-402
Pertama, kebijakan protektif, yakni kebijakan pemerintah dalam memberi perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi.
Seperti istirahat karena haid; istirahat 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan; istirahat gugur kandung kesempatan menyusui; dan larangan mempekerjakan perempuan hamul pada shift malam hari.
Kedua, kebijakan yang bersifat kuratif, yaitu kebijakan pemerintah dalam larangan melakukan PHK kepada pekerja perempuan karena menikah, hamil, atau melahirkan.
Baca Juga: Sudah Resmi, Aturan Larangan Masuk Bagi WNA Asal India
Baca Juga: Atasi Krisis Myanmar, Para Pemimpin ASEAN Sepakati 5 Poin Konsensus dan Pembebasan Tahanan Politik
"Sebaliknya, perusahaan berkewajiban memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja malam hari dan perlindungan bagi pekerja perempuan yang bekerja di luar negeri," ucapnya.
Ketiga, kebijakan non-diskriminatif, yaitu kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender di tempat kerja.
"Pemberian perlindungan itu mulai dari proses perekrutan sampai pelaksanaan pekerjaan di tempat kerja, pelatihan dan promosi kerja, perlindungan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, serta pensiun," ucapnya.
Baca Juga: Masuknya Warga India ke Indonesia, Polisi Himbau Masyarakat Tidak Khawatir
Baca Juga: Situasi Myanmar Menjadi Refleksi Kekhawatiran Di Pertemuan Para Pemimpin ASEAN
Seperti dikutip dari laman Kementerian Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menambahkan Kemnaker juga terus berupaya mengembangkan program-program pemberdayaaan tenaga kerja perempuan.
Baik itu melalui kegiatan padat karya mandiri, kewirausahaan, maupun peningkatan awareness berbagai pemangku kepentingan terkait, atau melalui diseminasi informasi terkait pemenuhan dan pelindungan hak-hak pekerja perempuan di tempat kerja.***