Pemkot Serang Larang Restoran Buka Siang Hari Ramadhan, Jubir Kemenag: Melanggar HAM

SEPUTARTANGSEL.COM - Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Banten, yang melarang restoran, rumah makan, warung nasi, dan kafe berjualan di siang hari selama Ramadan dinilai sangat berlebihan.

Bahkan, kebijakan tersebut juga disebut diskriminatif dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Hal itu ditegaskan oleh juru bicara Kementerian Agama (Kemenag) Abdul Rochman.

Baca Juga: Romantis! Gubernur Jabar Ridwan Kamil Tulis 'I Love You' di Jendela Kamar Saat Istri Jalani Isolasi Covid-19

Baca Juga: Potensi Zakat Muslim Indonesia Capai Rp300 Triliun, Baznas dan BSI Bersinergi Kelola

Abdul Rochman menilai, kebijakan tersebut, sangat jelas membatasi akses sosial masyarakat dalam bekerja atau berusaha.

Apalagi, keberadaan rumah makan di siang hari juga dibutuhkan bagi umat yang tidak berkewajiban menjalankan puasa.

“Kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip moderasi dalam mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang, dan cenderung berlebih-lebihan,” ucapnya seperti dikutip SeputarTangsel.Com dari laman resmi Kemenag, Sabtu 17 April 2021.

Baca Juga: Pantura, Jalur Tengah Hingga Jalur Tikus Disekat, Ini 14 Titik Pos Penyekatan Pemudik di Selatan Jawa

Baca Juga: Netizen Ungkap Pelaku Penista Agama, Jozeph Paul Zhang Kabur dari Indonesia Ke Jerman untuk Cari Suaka Politik

Tak hanya itu, tambahnya, larangan berjualan yang tertuang dalam kebijakan tersebut diskriminatif dan melanggar hak asasi manusia, terutama bagi orang atau umat yang tidak berkewajiban menjalankan puasa Ramadan, aktivitas pekerjaan jual beli, dan berusaha.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Serang, Banten, melarang restoran, rumah makan, warung nasi, dan kafe berjualan pada siang hari selama bulan Ramadan.

Hal ini tertuang dalam Himbauan Bersama Nomor 451.13/335-Kesra/2021. Kebijakan kontroversial ini menimbulkan protes masyarakat karena dianggap melanggar hak asasi manusia.

Baca Juga: Jozeph Paul Zhang Jadi Buruan Polri dan Interpol, Masuk dalam DPO

Menurut Abdul Rochman, Himbauan Bersama tersebut juga bertentangan dengan peraturan di atasnya. Yaitu, bertentangan dengan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

“Saya harap ini bisa ditinjau ulang. Semua pihak harus bisa mengedepankan sikap saling menghormati. Bagi mereka yang tidak berpuasa, diharapkan juga bisa menghormati yang sedang menjalankan ibadah puasa,” ujarnya.

“Sebaliknya, mereka yang berpuasa agar bisa menahan diri dan tetap bersabar dalam menjalani ibadah puasanya,” tambahnya. ***