SEPUTARTANGSEL.COM - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah menuduh siapapun terkait gerakan pengambilalihan paksa partainya.
AHY mengungkapkan, dirinya hanya meminta klarifikasi dan konfirmasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sejak awal Partai Demokrat tidak pernah menuduh siapapun. Justru kami ingin memohon klarifikasi atau konfirmasi paling tidak, ketika nama beliau-beliau itu dicatut, digunakan oleh kubu ataupun pihak KSP Moeldoko ketika itu, sebelum terjadinya KLB," kata AHY, dikutip Seputartangsel.com dari kanal YouTube Partai Demokrat pada hari Selasa, 13 April 2021.
Baca Juga: AS Buat Pedoman Baru Soal Taiwan, China: Jangan Bermain Api
Baca Juga: Alhamdulillah, DPR RI Resmi Tolak Wacana Kebijakan Impor 1 Juta Ton Beras
Kemudian, AHY mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat kejelasan bahwa KSP Moeldoko bermain sendiri bersama dengan segelintir kader dan mantan kader Partai Demokrat.
Karenanya, dia meminta agar mantan Panglima TNI itu untuk meminta maaf kepada pemerintah.
"Kami tidak pernah menuduh siapapun. Dengan demikian, sebetulnya yang justru harus meminta maaf kepada Presiden (Jokowi), kepada pemerintah adalah KSP Moeldoko dan kubunya," tegasnya.
Baca Juga: Film Shazam! Bakal Dibintangi Lucy Liu
Baca Juga: Banyak Perusahaan Terdampak Pandemi, KSPI Tuntut Perusahaan Tetap Bayar THR
Lebih lanjut, mantan calon gubernur DKI Jakarta itu mengatakan bahwa kubu Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) banyak menebar kebohongan.
"Mereka yang selama ini justru menebar kebohongan dan kebohongan," tutur AHY.
Karena itu, dia juga meminta agar Moeldoko meminta maaf kepada rakyat karena telah menciptakan kegaduhan di tengah-tengah pandemi Covid-19.***