SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menggabungkan dua kementerian, yaitu Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Keputusan ini sudah disetujui oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna pada hari Jumat, 9 April 2021 lalu.
Menanggapi hal ini, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan bahwa pemerintah tidak konsisten.
Menurut Mardani, penggabungan tersebut dapat berdampak kepada program hingga kinerja masing-masing kementerian.
Bahkan, dia menyebut pemerintah seperti sedang menari poco-poco pada bidang riset dan teknologi.
"Bismillah, sikap tdk konsisten pemerintah tunjukkan dgn pisah-gabung Kemenristek & Kemendikbud. Tdk seperti memindahkan lemari, ada org sampai program yg dipindahkan & ini bisa berdampak kpd kinerja. Menyedihkan krn pemerintah seakan sedang ‘tari poco2’ utk bab riset & teknologi," kata Mardani, dikutip Seputartangsel.com dari akun Twitter @MardaniAliSera pada hari Senin, 11 April 2021.
Baca Juga: Musibah Dialami Eros Djarot Kemarin Minggu
Lebih lanjut, Anggota Komisi II DPR RI itu mengungkapkan bahwa sejak tahun 2020 lalu anggaran untuk Kemenristek justru dipotong paling besar.
Hal ini justru berbanding terbalik dengan kondisi di negara-negara maju di mana mereka justru berbondong-bondong menginvestasikan dana untuk riset demi menciptakan peluang-peluang besar.
"Ketika pandemi, negara maju berbondong2 menginvestasikan dana untuk riset agar menjadi yang terdepan dalam menangkap peluang2 besar. Before Covid dan After Covid, situasi yang mesti disadari pemerintah. Artinya banyak sekali peluang terbuka," ujar Mardani.
Baca Juga: PP Muhammadiyah Keluarkan Surat Edaran yang Boleh Pasien Covid-19 dan Nakes Boleh tidak Puasa
Baca Juga: Tips Agar Tubuh Tidak Terasa Lemas Saat Puasa, Gampang Banget
"Tp ketika 2020 kemarin anggaran Kemenristek justru salah satu yg dipotong paling besar. Padahal sekitar 80% dana penelitian serta pengembangan kita berasal dari APBN, sedangkan 20% dari industri. Jauh berbeda dgn Singapura maupun Korea Selatan yg dmn 80-84% berasal dari industri," sambungnya.
Dia meminta agar pemerintah mau memberikan dukungan kepada para ilmuwan di dalam negeri agar mereka tidak pergi karena diabaikan.
"Negara mesti memberikan kesempatan dan dukungan karena banyak ilmuwan2 kita sampai anak muda luar biasa yang dapat dimaksimalkan. Jangan sampai ilmuwan Indonesia banyak ‘hijrah’ bukan karena nasionalisme rendah, namun karena abainya pemerintah. Alih-alih mengakomodasi mereka untuk meneliti, justru menghapus kementerian ristek ini," tegasnya.
***