SEPUTARTANGSEL.COM – Ajang Formula E akan tetap terlaksana karena pihaknya tidak dapat memutus secara sepihak untuk menghentikan penyelenggaraan perlombaan mobil balap listrik tersebut.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.
Dia mengatakan,"Tidak ada program yang diputus secara sepihak. Jadi, program itu kita putuskan untuk mengikuti sesuai dengan kajian penelitian.”
Baca Juga: Sip, Lansia Bisa Pilih Lokasi dan Jadwal Untuk Daftar Online Vaksinasi Covid-19
Baca Juga: Kapal Agustine Phinisi Diperkenalkan untuk Menunjang Wisata di Kepulauan Seribu, Jakarta
Penyelenggaraan Formula E telah menjadi satu program dari Pemprov DKI Jakarta. Sejumlah kajian juga telah dilalui untuk rencana penyelenggaraan tersebut.
"Formula E ‘kan sudah jadi program Pemprov dan melalui satu proses panjang, ada proses melalui konsultan independen, bukan kami yang melakukan kajian tapi dilakukan secara independen," ujar Ahmad Riza Patria di Jakarta pada Selasa, 23 Maret 2021.
Politisi Gerindra itu juga menyatakan untuk proses penganggaran telah disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Seperti dikutip dari Antara.
Baca Juga: Deddy Corbuzier Ngaku Deg-degan Ditantang Selesaikan Kasus AHY dan Moeldoko
Waktu proses penganggaran juga dapat persetujuan DPRD. Artinya sudah melalui proses baik dan benar," ucap dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mempertanyakan penyelenggaraan Formula E oleh Pemprov DKI yang akan berlangsung pada 2022.
Menurut dia, penundaan penyelenggaraan itu dapat membebani keuangan Pemprov DKI karena ada ketentuan kenaikan biaya pada tahun berikutnya pada perjanjian penyelenggaraan.
Baca Juga: Bisa Disuntikan Pada Bayi dan Remaja, Sinovac Klaim Vaksinnya Aman
Baca Juga: Kementerian Koperasi dan UKM Berharap Ada Timbal Balik Dari GoFood Naikkan Komisi
"Formula E 2022 nanti biaya komitmennya tetap 20 juta poundsterling atau 24,2 juta poundsterling? Ada selisih 4,2 juta poundsterling atau sekitar Rp80 miliar, semakin lama ditunda semakin tinggi biaya komitmennya," kata Anggara.
Dia menyebut, saat ini Pemprov DKI telah menyetor dana sebesar 31 juta poundsterling. Karena hal itu, Anggara menilai rencana tersebut berpotensi bermasalah di kemudian hari karena menurutnya tak ada kejelasan berapa biaya komitmen pada 2022.