SEPUTARTANGSEL.COM - Stabilitas di Laut China Selatan yang berbatasan dengan Laut Natuna Utara terus terjadi perseteruan antara China, Amerika Serikat, dan beberapa lainnya.
Dengan demikian, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Azis Syamsuddin mendorong pemerintah Indonesia ambil peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Laut China Selatan.
Selain itu, pemerintah Indonesia disarankan untuk segera melakukan konsolidasi dengan ASEAN agar tidak terjadi perpecahan di kawasan tersebut.
Baca Juga: Hati-hati, Jangan Sampai Anda Mengalami Hal Ini karena Terlalu Sering Bermain Ponsel!
"Namun di saat yang sama, keamanan batas-batas laut NKRI harus diperkuat, khususnya di Perairan Natuna," kata Azis Syamsuddin di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat 29 Januari 2021.
Persatuan yang kian memanas di Laut China Selatan yang berbatasan dengan Laut Natuna Utara dengan ketegangan militer, mulai dari adanya latihan tempur pasukan China di selat Taiwan serta dekat perairan Vietnam menjadi kekhawatiran bagi Azis.
Ditambah lagi Kapal Induk Amerika Serikat (AS) USS Theodore Rosevelt juga merapat di perairan tersebut, dan pemerintahan Joe Biden pun menolak tegas klaim sepihak "nine-dash line" oleh China.
Baca Juga: Ramai, Netizen Buka 'Borok' Eiger yang Suka Komplain Reviewer Tapi Gak di-Endorse
Dengan demikian, menurut Azis Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk mengambil strategi dalam menjaga kepentingan Indonesia dan ASEAN.
"Kita selalu kedepankan politik bebas aktif, jaga kepentingan Indonesia dan jaga kepentingan ASEAN sebagaimana kita menjaga kepentingan NKRI. Semua negara adalah sahabat kita, termasuk China dan Amerika Serikat," jelas Azis.
Selain itu, Azis juga mendorong Kemenlu dan Kemenhan untuk melakukan diplomasi dalam menjaga stabilitas keamanan melalui berbagai instrumen yang ada, baik secara individu negara maupun kolektif.
Baca Juga: Gotong Royong Beli Saham GameStop, Netizen Rugikan Bandar Saham Miliaran Dollar AS
Kondisi Laut China Selatan saat ini sudah sangat serius, dengan demikian menurut Azis, harus memiliki komitmen dan dibuktikan dengan implementasi sikap di perairan Laut China Selatan.
Meski begitu, menjaga norma-norma hukum internasional, saling menghormati kebebasan navigasi adalah langkah mutlak yang harus dilakukan.
"Negosiasi apapun bisa terjalin jika para pihak mewujudkan komitmen. Kita harus mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang inklusif, ini tantangan nyata masa kini," tuturnya.***