SEPUTARTANGSEL.COM- Tri Rismaharini, menteri sosial yang hari ini dilantik Presiden Jokowi, benar-benar akan langsung tancap gas memperbaiki sistem dalam tata kelola bantuan sosial.
Selama pandemi pemerintah melalui kementerian sosial menggelontorkan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak. Bantuan itu pula yang akhirnya menyeret Juliari Batubara pada kasus korupsi.
Belajar dari hal tersebut, Tri Rismaharini akan mulai mempertimbangkan pemberian bantuan melalui pihak ketiga.
Baca Juga: Tris Rismaharini: Perbaikan Data Kesejahteraan Sosial (DTKS), Bansos Jadi Lebih Terukur
Baca Juga: PT KAI Tambah Penyediaan Layanan Rapid Tes Antingen di Empat Stasiun
Risma menyebut, ke depannya tidak akan memberikan bantuan melalui pihak ketiga, tetapi akan diberikan langsung secara elektronik.
Hal itu dikatakannya untuk menghindari adanya penyelewengan dalam bantuan sosial yang dikucurkan pada kementeriannya.
Dikutip Seputartangsel.com dari Pikiran Rakyat dengan Judul: Jadi Menteri Sosial, Risma Bakal Hapus Semua Bantuan Tunai, Ini Gantinya Risma mengatakan akan menggunakan teknologi informasi dalam penyaluran bantuan.
Baca Juga: Sabu sabu Senilai Rp156 Miliar dari Jaringan Timur Tengah Diamankan Polisi. Sadis Banyaknya
Baca Juga: Sosok Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Junjung Tinggi Toleransi Beragama
"Nantianya semua akan menggunakan teknologi informasi sehingga bisa transparan, termasuk dengan bantuan-bantuan sosial," terang Risma sesaat setelah serah terima jabatan dari Plt Menteri Sosial, Muhadjir Effendy di Kementerian Sosial, di Jakarta, Rabu, 23 Desember 2020.
Lebih lanjut Risma menegaskan akan menghapus semua bantuan langsung.
"Bantuan langsung akan kita hapus. Semua transaksi online, jadi tidak perlu ketemu dengan siapapun dan uang itu akan dikelola dengan transparan. Kami menggunakan teknologi informasi sehingga bisa dilihat siapa pun," tegas Risma.
Baca Juga: Hore, Subsidi Kuota Internet Untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Dilanjutkan Tahun 2021
Baca Juga: Sah, Enam Menteri dan Lima Wakil Menteri Baru Dilantik Jokowi
Untuk itu Risma akan mempelajari dulu masalah yang ada di Kementerian Sosial. Ke depan dia menjanjikan akan memaksimalkan teknologi, sehingga semuanya bisa terpadu.
"Agar semua bisa terpadu, perlu pembenahan masalah pendataan di Kementerian Sosial. Itu tidak akan membutuhkan waktu yang lama kalau tidak ada input data yang baru," tambahnya
Risma akan menggandeng Perguruan Tinggi sebagai evaluator untuk mempermudah kebijakan-kebijakan yang akan diambil selama dirinya menjabat sebagai Menteri Sosial.
Baca Juga: Landasan Hidup Tri Rismaharini, Setinggi Apa Pun Jabatannya Kembali ke Rumah Tetap Ibu dan Istri
Baca Juga: Innalillahi, Ditunjuk Jadi Menag, Yaqut Cholil Qoumas Malah Ucapkan Ini
"Kita akan kerja sama dengan Perguruan Tinggi untuk mengecek, kami bukan tidak percaya tapi perlu ada pengawasan," ungkapnya.
Mantan Walikota Surabaya itu sangat percaya diri, semua data-data bisa disinkronkan dengan data kependudukan. Namun semua itu bisa lebih cepat bila daerah juga bisa cepat melakukan perbaruan data.
"Makanya kita kebut. Program dengan elektronik kita akseskan dengan data kependudukan seperti akte kematian, data kematian. Data itu bisa sinkron. Seringkali mereka pindah kalau bisa updating data di daerah lebih cepat maka kami bisa lebih cepat," tutup Risma. *** (Pikiran Rakyat/Amir Faisol)