Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) berencana untuk memberikan sanksi terhadap Myanmar apabila militer di negara itu menolak untuk memulihkan demokrasi dan membebaskan para tahanan politik.
Pernyataan tersebut disaksikan oleh sejumlah pihak dari perwakilan negara-negara ASEAN.
Di antaranya yaitu Sam Rainsy dari Kamboja, Anwar Ibrahim dari Malaysia, Fadli Zon dari Indonesia, dan Kiko Pangilinan dari Filipina.
Baca Juga: Melawan Menuver China, AS dan Jepang Resmi Kerjasama Militer
Kemudian, Charles Chong dari Singapura beserta Kasit Piromya dari Thailand.
"Semua Pemerintah ASEAN lainnya harus bersatu dan mengirim pesan tegas kepada junta militer Myanmar untuk segera membebaskan semua tahanan politik, untuk memulihkan situasi politik di Myanmar sebelum kudeta 1 Februari 2021 dan untuk menghormati suara rakyat di Pemilihan Umum (Pemilu) pada November 2020," kata perwakilan negara-negara ASEAN, dikutip Seputartangsel.com dari South China Morning Post pada Rabu, 17 Maret 2021.
Mereka meminta agar semua pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan orang-orang yang tidak bersalah juga harus dituntut dan dijatuhi sanksi di pengadilan.
Jika hal tersebut tidak diindahkan, maka seluruh negara ASEAN akan memberikan sanksi dengan menangguhkan keanggotaan Myanmar.
Baca Juga: Bulog Rencana Impor Beras, Petani Cirebon Curhat ke Ridwan Kamil Begini
Selain itu, Myanmar juga akan dijatuhi sanksi perdagangan dan ekonomi yang ditargetkan kepada pasukan militer negara tersebut.
Pernyataan tersebut dilakukan setelah kekerasan terhadap warga sipil yang memakan ratusan korban jiwa terus meningkat.
Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), setidaknya hingga hari ini sudah ada 149 korban tewas setelah pertama kali Jenderal Senior Aung Mn Hlaing merebut kekuasaan dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Baca Juga: Waspada Pemalsuan Buku Nikah, Ini Cara Mengenali yang Asli Menurut Kementerian Agama
Puluhan politisi Myanmar pun ditahan, termasuk Kepala Pemerintahan de facto Aung San Suu Kyi.
Sebelumnya, diketahui ASEAN pernah mengadakan pertemuan khusus. Namun, hal itu tidak membuahkan hasil.
Penangguhan keanggotaan Myanmar dilakukan dengan dukungan suara penuh dari seluruh kepala pemerintahan negara-negara ASEAN.
Sementara itu, Amerika Serikat juga memberikan sanksi baru kepada pemimpin kudeta. Hal ini diikuti dengan negara-negara Uni Eropa.***
