Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Negara Maroko menjadi tuan rumah di Tangier untuk sesi dialog antara anggota Dewan Perwakilan Libya, dengan tujuan untuk menyelesaikan krisis politik Libya.
Diketahui, dialog tersebut dimulai pada Senin 23 November 2020 di Hotel Hilton Tangier Al Houara dan akan ditutup pada Rabu 25 November 2020.
Sementar itu sidang sepihak yang diketuai oleh Presiden Dewan Perwakilan Rakyat Libya, Aguila Saleh, akan menjadi kesempatan konsultasi internal di antara badan legislatif yang berbasis di Tobruk.
Baca Juga: 169 Warga Petamburan Telah Ikut Rapid Test, Hasilnya Mengejutkan!
Baca Juga: Waduh! Iwan Bule Larang Pemain Timnas Indonesia U-19 Makan Pecel Lele
Dikutip Seputartangsel.com dari Maroco World News, Ini merupakan pertemuan yang didedikasikan untuk sekitar seratus deputi dari Tobruk.
Dewan Perwakilan Rakyat Libya, yang berbasis di kota pesisir timur laut Tobruk, adalah salah satu badan legislatif yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan di negara tersebut.
Ia mendukung Tentara Nasional Libya (LNA) dan pemimpinnya Field Marshal Khalifa Haftar.
Baca Juga: Lagi-lagi Penembakan Massal, Kali Ini di Brooklyn AS, Satu Tewas
Baca Juga: Akan Bintangi Drama City Couple’s Way of Love Bareng Kim Ji Won, Begini 5 Pesona Ji Chang Wook
Kemudian partai besar kedua dalam krisis politik Libya adalah Dewan Tinggi Negara yang berbasis di Tripoli.
Badan penasehat yang diakui PBB juga terlibat dalam pembicaraan untuk menyelesaikan konflik domestik.
Pada sesi yang tengah berlangsung di Tangier, Maroko utara, akan memungkinkan deputi dari Dewan Perwakilan Rakyat Libya untuk membahas perkembangan terakhir dari krisis politik, terutama pemilihan legislatif dan presiden di masa depan.
Baca Juga: Cara Daftar Bantuan Presiden Untuk UMKM, Berikut Link Cara Cek Penerima
Baca Juga: Waduh! Pendukung Habib Rizieq Tantang Kibarkan Jutaan Bendera di Rumah Warga Usai Baliho Diturunkan
Sesi ini diadakan hanya satu minggu setelah delegasi parlemen bertemu di Tunis dengan mitranya dari Tripoli.
Pembicaraan baru-baru ini di Tunisia tidak mengarah pada kesepakatan tentang pemerintahan transisi untuk mengawasi pemilihan mendatang di Libya.
Namun, kedua pihak sepakat bahwa pemilihan umum harus berlangsung tahun depan pada 24 Desember 2020, Hari Kemerdekaan Libya.
Baca Juga: Hari Ini, Jaksel Akan Hujan Ringan Pada Siang Hari, Wilayah yang Lain Cerah Berawan
Baca Juga: POPULER HARI INI: Habib Rizieq Mustahil Dirikan Negara Hingga Doa Pendek Umur Untuk Jokowi dan Mega
Maroko sebagai fasilitor
Dalam beberapa bulan terakhir, Maroko sudah memainkan peran penting dalam memfasilitasi negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam krisis Libya.
Negara ini menyelenggarakan tiga sesi Dialog Antar–Libya di Bouznika dekat Rabat, dari September sampai November.
Sementara, pembicaraan di Bouznika menghasilkan “pemahaman penting,” terutama kesepakatan tentang kriteria dan mekanisme penunjukkan posisi kepemimpiman yang berdaulat.
Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Tahap 5 Segera Cair, Karyawan yang Belum Dapat, Lapor Ke Link Ini
Baca Juga: Jadwal Acara TV di GTV Hari Ini, Selasa 24 November, Rambo 3 Tayang Pukul 21:00
Posisi tersebut disebutkan dalam Pasal 15 Perjanjian Skhirat 2015, yang ditandatangani di Maroko.
Mereka termasuk Gubernur Bank Sentral Libya, Kepala Biro Audit, Kepala Otoritas Pengawasan Adminitrasi Nasional, Kepala Badan Mahkamah Agung, dan Jaksa Penuntut Umum.***
