SEPUTARTANGSEL.COM - China dan Rusia membela Korea Utara (Korut) di depan Majelis Umum PBB. Kedua negara menuding Amerika Serikat (AS) memicu ketegangan di Semenangjung Korea.
Aksi China dan Rusia tersebut menjelaskan, keputusan untuk memveto sanksi global baru atas peluncuran rudal balistik baru Pemerintahan Korea Utara.
Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun menjelaskan di depan Majelis Umum pada hari Rabu, 8 Juni 2022, ketegangan di Semenanjung Korea berkembang terutama karena kegagalan kebijakan AS.
Oleh karena itu, Zhang Jun mendorong Washington untuk mengambil tindakan dan mengajukan permohonan pencabutan sanksi terhadap Korea Utara.
"Ada banyak hal yang bisa dilakukan AS, seperti melonggarkan sanksi terhadap Korea Utara di area tertentu dan mengakhiri latihan militer bersama (dengan Korea Selatan). Kuncinya adalah mengambil tindakan, bukan hanya berbicara tentang kesiapannya untuk berdialog tanpa prasyarat," kata Zhang dikutip SeputarTangsel.Com dari Al Jazeera, Kamis 9 Juni 2022.
Wakil Duta Besar Moskow untuk PBB, Anna Evstigneeva, juga menyerukan agar sanksi dicabut.
Menurut Evstigneeva, Korea Utara membutuhkan lebih banyak bantuan kemanusiaan dan Barat harus berhenti menyalahkan Pyongyang atas ketegangan yang terjadi.
Baca Juga: Korea Utara Rencanakan Uji Coba Rudal Balistik Antarbenua Minggu Ini, Korea Selatan Mulai Was-was?
Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Jeffery Delaurentis menolak tuduhan China dan Rusia. Dia mempertanyakan peningkatan kemitraaan strategis tanpa batas kedua negara di atas keamanan global dengan memveto sanksi terhadap Korea.
"Kami berharap veto ini bukan cerminan dari kemitraan itu," ujar DeLaurentis.
"Penjelasan mereka untuk menggunakan hak veto tidak cukup, tidak kredibel, dan tidak meyakinkan. Hak veto tidak dikerahkan untuk melayani keselamatan dan keamanan kolektif kita," lanjut DeLaurentis.
Dia menambahkan, sanksi saat ini cukup pantas diberikan kepada Korut. AS telah berulang kali mencoba memulai kembaali pembicaraan, mengirim pesan publik dan pribadi, tetapi belum menerima tanggapan.
Baca Juga: Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un Akan Luncurkan Satelit Pengintai untuk Pantau Amerika dan Sekutunya
Penggunaan hak veto China dan Rusia memang telah memecah Dewan Keamanan (DK) PBB yang sejak tahun 2016 sudah memberikan sanksi terhadap Korut.
Korea Utara dinilai telah melanggar kesepakatan pada tahun 2018, saat Pimpinan Kom Jong Un bertemu dengan Presiden AS Donald Trump. Negara itu telah melakukan lusinan peluncuran rudal balistik tahun ini.
Di luar itu, Presiden Korea Selatan, Yonn Suk-yeol yang baru mulai menjabat 10 Mei 2022, telah bertemu dengan Presiden AS Jope Biden, Keduanya sepakat untuk meningkatkan latihan militer bersama untuk mencegah Korea Utara. ***