SEPUTARTANGSEL.COM - Sri Lanka kini tengah diambang kebangkrutan dan harus dihadapkan dengan beban utang yang besar terhadap China.
Presiden Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa kini tengah berusaha bernegosiasi agar pembayaran utang terhadap China dapat dijadwalkan ulang mengingat negaranya tengah dilanda krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Permohonan Presiden Sri Lanka itu diungkap langsung oleh kantor Kepresidenan pada Minggu, 10 April 2022 lalu.
Baca Juga: Perdagangan China dengan Rusia Ikut Kena Imbas dari Invasi Ukraina
"Presiden mengatakan akan sangat melegakan jika pembayaran utang dijadwal ulang mengingat krisis ekonomi setelah pandemi," kata kantor Kepresidenan, dilansir SeputarTangsel.Com dari The Guardian pada Jumat, 15 April 2022.
China merupakan pemberi pinjaman bilateral terbesar Sri Lanka dan baru-baru ini, Menteri Luar Negeri Wang Yi diketahui mengunjungi negara tersebut.
Kungjungan itu dilakukan Wang Yi usai adanya peringatan dari lembaga pemeringkat internasional bahwa Sri Lanka bisa berada di ambang kebangkrutan.
Baca Juga: Hubungan Amerika Serikat dan China Memburuk Gegara Invasi Rusia di Ukraina, Ini Dampaknya
Ekonomi yang sebagian besar bergantung pada industri pariwisata Sri Lanka membuat cadangan devisa negara itu semakin menipis akibat pandemi Covid-19.
Hal ini membuat rakyat Sri Lanka kesulitan mendapatkan makanan dan barang-barang penting lainnya.
Cadangan devisa Sri Lanka diketahui turun menjadi hanya USD 1,5 miliar dan hanya cukup untuk membayar impor selama sebulan.
Baca Juga: China Yakin Sebagai Pemilik Natuna Utara Sejak Era Laksamana Cheng Ho
Akibat kehabisan mata uang asing untuk mengimpor minyak untuk generator termalnya, Sri Lanka juga mulai membatasi penggunaan listrik di dalam negeri.
Menurut data pemerintah Sri Lanka, China menyumbang sekitar 10 persen utang luat negeri Sri Lanka senilai USD 35 miliar hingga April 2021.
Bahkan, menurut para pejabat di negara itu, kemungkinan total utang terhadap China jauh lebih tinggi ketika memperhitungkan pinjaman ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Bank Sentral.
Mayoritas pinjaman dari Negeri Tirai Bambu itu digunakan Sri Lanka untuk membangun infrastruktur.
Baca Juga: Pencarian Korban dan Kotak Hitam Pesawat MU5735 China Eastern Airlines Terhenti oleh Hujan
Sayangnya, beberapa pembangunan infrastruktur itu mangkrak. Negara tersebut juga tidak bisa membayar kembali pinjaman sebesar USD 1,4 miliar untuk pembangunan pelabuhan di Sri Lanka Selatan.
Kolombo terpaksa menyewa fasilitas tersebut kepada perusahaan China selama 99 tahun pada tahun 2017 silam.
Sebelum Sri Lanka, Uganda harus kehilangan satu-satunya bandara yang dimiliki negara tersebut, Bandara Internasional Entebbe usai gagal membayar pinjaman ke China.
Baca Juga: Pencarian Korban Selamat dari Kecelakaan Pesawat MU5735 yang Jatuh di Guangxi, China Semakin Pudar
Pemerintah Uganda yang melepaskan klausul kekebalan internasional untuk mengamankan peminjaman pun gagal mempertahankan kepemilikan bandara tersebut.
Akhirnya, kepemilikan Bandara Internasional Entebbe direbut China tanpa arbitrase internasional.***