SEPUTARTANGSELCOM - China disebut-sebut memberikan utang kepada 165 negara di dunia melalui proyek "Belt and Road Initiative" atau BRI dengan jumlah yang fantastis, yakni capai 365 triliun USD.
Menurut para peneliti, utang yang diberikan China kepada negara-negara tersebut tidak dilaporkan ke badan-badan internasional seperti Bank Dunia.
Melansir dari The Guardian, berdasarkan studi yang dilakukan AidData, beban utang China disimpan dari neraca publik melalui penggunaan tujuan khusus dan pinjaman semi-swasta.
Baca Juga: 16 Orang Tewas dan Lainnya Terluka Akibat Ledakan Gas di Sebuah Kantin Kantor di China
Bahkan menurut AidData, utang yang diberikan oleh China lebih besar dari lembaga-lembaga penelitian, lembaga pemeringkat kredit, atau lembaga antar pemerintah.
Setidaknya ada 42 negara berpenghasilan menengah ke bawah yang diketahui memiiliki eksposur utang ke China, yaitu Papua Nugini, Maladewa, Brunei, Kamboja, dan Myanmar.
Sementara itu, Laos disebut memiliki utang tersembunyi dari China untuk proyek kereta api senilai 5,9 miliar USD atau setara dengan sepertiga dari PDB negara tersebut.
Baca Juga: China Dinyatakan Bersalah atas Genosida Muslim Uighur di Xinjiang oleh Pengadilan Independen Inggris
Sebagai informasi, BRI merupakan program investasi internasional yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013 silam.
Sebagian besar pemilik utang dari negara Tirai Bambu itu merupakan negara menengah ke bawah yang diperuntukkan membangun infrastruktur besar-besaran.
AidData mengungkapkan, ada 13.000 proyek BRI senilai lebih dari 843 miliar USD di 165 negara selama tahun 2000 hingga 2017.
Laju pinjaman BRI disebut telah melambat selama beberapa tahun terakhir meski utang sebelumnya tetap ada.
Baca Juga: China Bertindak Sepihak di Laut Natuna Utara, AS dan Uni Eropa Prihatin
Pada 2019 lalu, Xi Jinping berjanji akan meningkatkan transparansi dan stabilitas keuangan dalam program tersebut, serta 0 toleransi terhadap korupsi.
Selain itu, di dalam laporan AidData, tercatat bahwa penyitaan aset sebagai pengganti pembayaran hanya diperbolehkan dalam pinjaman pemerintah langsung.
Namun kenyataannya, penyitaan semakin sering dilakukan melalui SPV dan mekanisme semi-swasta lainnya. Pembayaran kerap kali diambil dari pendapatan yang dihasilkan dari proyek yang didanai.***