Taliban Rencanakan Bentuk Pemerintahan Sementara yang Inklusif di Afghanistan  

28 Agustus 2021, 09:04 WIB
Pasukan Taliban yang kembali berkuasa setelah 20 tahun, berjanji akan membentuk pemerintahan sementara inklusif di Afghanistan /Foto: Reuters/ Stringer///

SEPUTARTANGSEL.COM – Hampir dua minggu pasukan Taliban menguasai Afghanistan. Mereka dikabarkan sedang berencana membentuk pemerintahan sementara.

Tak seperti selama ini dicitrakan dunia internasional, Taliban kali ini menyatakan akan membentuk pemerintahan yang inklusif di negara tersebut.

Sumber-sumber dari Taliban mengutarakan, pemerintahan sementara yang akan dibentuk akan terdiri atas pemimpin dari semua etnis dan latar belakang suku.

Baca Juga: Taliban Dilaporkan Bunuhi Anak-anak hingga Lansia di Afghanistan, Begini Lengkapnya

Sebagai pertimbangan, setidaknya selusin nama sedang dipertimbangkan untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru.

Kelompok Taliban ingin membawa wajah-wajah baru ke dalam pemerintahan, termasuk putra-putra pemimpin suku Tajik dan Uzbekistan.

Bagaimana pun, keragaman etnis Afghanistan telah menjadi pusat konflik di negara tersebut selama bertahun-tahun. Tidak ada satu pun etnis yang benar-benar menjadi mayoritas di antara penduduk yang berjumlah 40 juta orang.

Pashtun merupakan kelompok etnis terbesar. Mereka menguasai lebih dari 42 persen populasi. Namun, komunitas muslim sunni mendominasi politik Afghanistan sejak abad 18.

Baca Juga: Taliban Minta Dukungan Turki untuk Jalankan Bandara Kabul Tapi Minta Angkara Mundur

Selain kekuasaan yang terdiri dari pemimpin semua etnis, sumber dari Taliban yang dilansir SeputarTangsel.Com dari Al Jazeera, Jumat 27 Agustus mengatakan, mereka akan memiliki Amirul Mukminin (panglima yang beriman), sebagai pemimpin imarah.

Dewan kepemimpinan tertinggi telah dibentuk untuk memutuskan pemerintahan masa depan dan menominasikan menteri.

Selanjutnya, kementerian utama juga sudah ditunjuk untuk menempati posisi kehakiman, keamanan dalam negeri, pertahanan, urusan luar negeri, keuangan, informasi, dan penugasan khusus untuk urusan Kabul.

Diketahui pendiri Taliban, Mullah Baradar sudah berada di ibu kota Kabul. Mullah Baradar pada bulan Juli 2019 bersama sejumlah pemimpin Taliban bertemu dengan Ketua Umum PBNU KH Saiq Aqil Siradj.

Baca Juga: Taliban Klaim Perlengkapan Militer Milik Amerika Serikat di Afghanistan, AS Khawatir Jadi Ancaman Baru

Sementara itu, Mullah Mohammad Yaqoob, putra pendiri Taliban Mullah Omar, juga telah melakukan perjalanan dari Kandahar untuk konsultasi awal tentang pembentukan pemerintahan.

Di luar pembentukan pemerintahan, ada beberapa komitmen yang sudah diumumkan Taliban sejak mereka menguasai Kabul dengan cepat pada tanggal 15 Agustus 2021.

Pertama, mereka akan berkomitmen pada perjanjian Doha 2020 yang ditandatangani AS. Salah satu perjanjiannya adalah tidak mengizinkan tanah Afghanistan digunakan untuk melancarkan serangan teror.

Baca Juga: Takut Ketahuan Taliban, ARMY di Afghanistan Ini Sampai Rela Bakar Album BTS Miliknya

Kedua, Taliban mengatakan akan berkomitmen dengan hak-hak perempuan. Perempuan akan diiinkan bekerja di berbagai badan pemerintah seperti sebelumnya, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.

Dalam upaya perdamaian, pasukan Taliban berupaya menghilangkan barikade dan penghalangan jalan yang tidak perlu di kota Kabul. Pasukan di pos-pos penjagaan juga diminta berlaku sopan.

Dari segi ekonomi, pemerintahan sementara Taliban merencanakan tarif tunggal untuk membawa barang ke Afghanistan dari berbagai titik masuk. ***

Editor: Sugih Hartanto

Tags

Terkini

Terpopuler