SEPUTARTANGSEL.COM - Salah satu kelompok pemberontak etnis minoritas utama Myanmar menyebutkan akan adanya ancaman konflik lebih besar pada hari Selasa 30 Maret 2021.
Oleh karena itu mereka menyerukan intervensi internasional atas tindakan kekerasan junta militer.
Seperti sudah diketahui unjuk rasa yang dibalas dengan kekerasan di Myanmar terus meningkat. Hal tersebut terjadi setelah ditangkapnya pemimpin revolusi Myanmar Aung San Suu Kyi. Hampir seluruh kota besar dan kecil di seluruh negeri diliputi protes terhadap militer.
Baca Juga: Minum Air Putih Disarankan untuk Kesehatan, Ternyata Terlalu Banyak Juga Berbahaya
Baca Juga: Bandara Kertajati akan Dioperasikan Sebagai Bengkel Pesawat, Netizen Twitter Buka Suara
Selain itu, pertempuran terjadi antara tentara dan pemberontak di daerah perbatasan dan pengungsi. Hingga pekan lalu korban tewas mencapai lebih dari 500 jiwa.
Negara-negara Barat mengutuk kudeta dan kekerasan tersebut dan menyerukan pembebasan para pemimpin yang ditangkap. Sanksi terbatas juga sudah dilakukan.
Meski demikian, sanksi lebih luas dari PBB belum dapat dilakukan karena terkait dengan Rusia dan China yang mempunyai hak veto. Kedua negara ini tidak ingin mengecam tindakan junta militer.
Baca Juga: Sebelum Umumkan Nasib Partai Demokrat Siang Ini, Mahfud MD Sebut SBY dan Moeldoko Adalah Sahabatnya
Baca Juga: Waduh, Film Mortal Kombat Tunda Penayangan Karena Ini
Tetangga Asia lebih menjaga seruan yang dilontarkan. Meskipun demikian, Indonesia, Malaysia, dan Singapura telah berbicara mengecam kekerasan,
Kelompok pemberontakan Persatuan Nasional Karen, yang beroperasi di Timur sepanjang perbatasan dengan Thailand mengatakan, mereka sudah bersiap akan datangnya serangan besar pemerintah, Itu berarti perang lebih besar tidak dapat dielakkan.
“Sekarang, ribuan pasukan darat militer Burma memasuki wilayah kami dari semua lini,” ujar salah seorang anggota kelompok pemberontak perbatasan.
Baca Juga: PBHI Soroti Oknum Aparat Kepolisian Terlibat dalam Penganiayaan Wartawan Tempo
“Kami tidak punya pilihan selain menghadapi ancaman serius yang ditimbulkan oleh tentara junta militer tidak sah ini untuk mempertahankan wilayah kami,” ujar orang tersebut menambahkan dalam sebuah pernyataan.
Kelompok pemberontak Karen mendesak masyarakat internasional, khususnya Thailand, untuk membantu mereka yang melarikan diri. Mereka juga meminta agar negara-negara memutuskan hubungan dengan junta untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil.
Para penentang kudeta telah menyerukan untuk membentuk front persatuan. Front ini beranggotakan pengunjuk rasa dan kelompok pemberontak agar perlawanan terhadap junta lebih optimal.
Pemberontak telah berperang dengan pemerintah selama puluhan tahun. Mereka menuntut otonomi yang lebih besar di perbatasan yang terpencil. Militer sendiri telah lama melakukan penumpasan yang belum berhasil karena lembaga pemberontak mematikan persatuan nasional negara.
Selain pemberontak Karen, pemberontakan etnis Kachin juga mengalami hal yang sama. Mereka melakukan perlawanan terhadap masuknya pasukan pemerintah ke dalam wilayah.***