SEPUTARTANGSEL.COM - Pada 16 Februari 2021, Presiden AS Joe Biden memberikan peringatan kepada China untuk membayar pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat menanggapi pertanyaan di acara televisi.
Hal ini terkait upaya penanganan negara Asia terhadap minoritas Muslim di kawasan paling barat Xinjiang.
Presiden China Xi Jinping telah mendapatkan kritikan global karena menahan minoritas Uighur di kamp-kamp pengungsian serta pelanggaran HAM lainnya.
Baca Juga: China Mengklaim Laut China Selatan, Amerika Serikat Siap Lakukan Ini Bagi Indonesia
Baca Juga: Menag Yaqut Sebut Akan Evaluasi Pelaksanaan Umrah di Masa Pandemi Demi Keamanan Jamaah
"Akan ada dampaknya bagi China dan dia (Xi Jinping) tahu itu," kata Biden, sebagaimana dikutip SeputarTangsel.com dari Reuters pada Rabu, 17 Februari 2021.
Biden mengatakan bahwa Amerika akan menegaskan kembali peran globalnya dalam menyuarakan HAM.
Biden juga menambahkan bahwa dia akan bekerja dengan komunitas internasional.
Baca Juga: Politisi PKS Mardani Ali Sera Tanggapi Revisi UU ITE: Masyarakat Bisa Berlari, tapi Kakinya Diikat!
Baca Juga: Diisukan Menghilang Selama Setahun, Istri Kim Jong Un Kembali Terlihat di Media
"China berusaha sangat keras untuk menjadi pemimpin dunia dan untuk mendapatkan julukan itu dan mampu melakukan itu mereka harus mendapatkan kepercayaan dari negara lain," kata Biden dalam perjalanan resmi pertamanya sejak menjabat sebagai presiden pada Januari.
“Selama mereka terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan hak asasi manusia, akan sulit bagi mereka untuk melakukan itu,” lanjut Biden.
Dalam percakapan melalui telepon selama dua jam bersama Xi Jinping pada Februari ini, Biden menekankan prioritas AS.
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Tahap Dua, Pemerintah Siapkan 16,9 Juta Vaksin untuk Pekerja Publik
Adapun prioritas AS adalah melestarikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, di mana Amerika Serikat dan China adalah saingan strategis utama.
Biden juga menyuarakan keprihatinan tentang praktik perdagangan dan masalah hak asasi yang tidak adil di China.
Seperti tindakan keras di Hong Kong, penahanan di Xinjiang, dan tindakan yang semakin tegas di Asia, termasuk terhadap Taiwan, yang diklaim China sebagai miliknya.***