SEPUTARTANGSEL.COM - Setelah hampir tujuh bulan sebelumnya setelah memberikan peringatan kepada sebanyak 59 aplikasi smartphone yang berasal dari China, seiring dengan konflik perbatasan yang berkepanjangan, pemerintah India telah mengeluarkan peringatan baru kepada puluhan aplikasi tersebut dalam upaya memblokir secara permanen.
Kementrian Elektronik dan Teknologi Informasi India dalam sebuah pernyataan kepada aplikasi-aplikasi tersebut minggu lalu, mengatakan bahwa respon dari pembuat aplikasi mengenai pelarangan tersebut dianggap tidak memadai.
Alhasil pemblokiran sementara itu dijadikan permanen. Pemerintah India telah melarang 59 aplikasi China di bulan Juni 2020 lalu setelah dianggap merugikan kedaulatan, integritas, dan keamanan nasional.
Baca Juga: Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria Disambangi Dua Petinggi Gerindra di Balai Kota, Ada Apa?
Baca Juga: Viral, PDIP Bali Rayakan Ulang Tahun Pertontonkan Pelanggaran Prokes Covid-19
Termasuk di dalam daftar larangan itu adalah TikTok, Helo, WeChat, UC Browser, UC News, Shein, Club Factory, Likee, Bigo Live, Kwai, Clash of Kings, dan Cam Scanner.
Aplikasi tersebut diblokir di bawah peraturan seksi 69A Information Technology Act dan ketentuan yang terkait di bawah peraturan IT tahun 2009. Seorang pejabat mengatakan keputusan itu bertujuan untuk menjatuhkan larangan secara permanen.
Pada 2 September 2020 lalu pemerintah India juga telah melarang 118 aplikasi lainnya, dan di bulan November memblokir 43 aplikasi baru dari China, termasuk website e-commerce AliExpress.
Dikutip Seputartangsel dari The Economic Times 25 Januari 2021, daftar itu juga meliputi PUBG Mobile, Snack Video, Cam Card, WeWorkChina, dan WeDate.
Baca Juga: Dianggap Mengancam Privasi, Jutaan Pengguna Tinggalkan WhatsApp
Seiring dengan laporan media setempat mengenai larangan tersbut, UC Browser yang dimiliki oleh Alibaba menutup kantornya di India. Alibaba belum merespon permintaan komentar.
ByteDance, meski menutup operasinya pada tahun lalu dan memiliki 2000 karyawan di India, telah membagikan uang bonus kepada para karyawannya di India.
Di dalam sebuah email yang dikirim kepada para karyawannya di bulan November tahun lalu, ketua daerah Tiktok Nikhil Gandhi mengungkapkan bahwa perusahaannya menyakini potensi jangka panjang pasar India dan melihat kesempatan berkembang yang besar untuk platform video pendek.
Baca Juga: Tiga Bulan Konsumsi Narkoba, Syiva, Selebgram Asal Jakarta Terciduk Polisi di Bali
Baca Juga: Bantah Habib Rizieq Sakit, Polri: Itu Bohong
Seorang juru bicara TikTok mengatakan perusahaan mereka sedang mengevaluasi peringatan dari pemerintah itu dan akan merespon dengan sebaik mungkin.
"TikTok adalah salah satu perusahaan pertama yang memenuhi pengarahan pemerintah India yang diterbitkan pada 29 Juni 2020. Kami akan terus tunduk pada hukum dan regulasi lokal dan melakukan yang terbaik untuk mengatasi berbagai kekhawatiran dari pemerintah," ujar juru bicara tersebut.
"Menjaga privasi dan keamanan para pengguna kami tetap menjadi prioritas teratas kami," tambahnya.***