SEPUTARTANGSEL.COM - Tak kurang 500 pejabat eselon empat, tiga dan dua di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) termasuk sejumlah Lurah, dilantik dan dikukuhkan.
Rotasi dan mutasi pejabat besar-besaran tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, di Blandongan, Puspemkot Tangsel, Selasa 22 Maret 2022.
Meski ratusan pejabat telah dimutasi dan dirotasi, Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie memastikan mutasi dan rotasi masih akan berlanjut.
Demikian ditegaskan Benyamin Davnie melalui unggahan di akun Instagram @benyamindavnie_official, Kamis 24 Maret 2022.
Benyamin berharap, para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah dilantik, bisa segera menyesuaikan diri dengan tugas yang baru.
"Minggu depan sudah bisa melakukan realisasi anggaran," tegas Benyamin, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Instagram @benyamindavnie_official, Kamis.
Baca Juga: Berniat Salip Kendaraan di Depannya, Pengendara Motor Tewas Terlindas Truk Pasir di Pamulang
"Mutasi atau rotasi jabatan ini tidak akan berhenti, mengingat ada beberapa pejabat yang sedang mengikuti open bidding, kemudian beberapa pejabat lain akan memasuki usia pensiun," tambahnya.
Benyamin melanjutkan, rotasi akan ada lagi dan menjadi salah satu upaya Pemkot Tangsel agar proses pembangunan bisa terus berlangsung.
"Semoga, seluruh rencana kegiatan yang sudah disusun diridhoi oleh Allah SWT sehingga diberi kelancaran saat melaksanakannya. Aamiin ya rabbal alamin," harap Benyamin.
Baca Juga: UPDATE 16 Maret, Covid-19 di Tangsel Tembus 80 Ribu, Tambahan Kasus Positif 259
Sebelumnya diberitakan, pelantikan dan pengukuhan ulang 500 pejabat Pemkot Tangsel dilakukan di antaranya karena ada perubahan dalam nomenklatur.
Benyamin menjelaskan, dalam Nomenklatur Jabatan Baru yang mencakup seluruh pejabat dari seluruh eselon harus dikukuhkan kembali.
Salah satu Dinas yang tercantum berubah dalam nomenklatur terbaru adalah Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi.
Kemudian, Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
"Itu sesuai dengan peraturan baru makanya harus dikukuhkan," ujar Benyamin.
Dia menambahkan, Dinas Pemberdayaan Manusia Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Dari nama, ketentuan, tupoksi dan fungsi Dinas yang berubah, maka Benyamin meminta kepada seluruh pejabat yang menaungi kewenangan tersebut segera menyusun program penggunaan anggaran.
Dalam hal ini, struktur penggunaan anggaran daerah harus segera diusulkan, agar setelah itu bisa melakukan program.***