Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan telah mencabut kebijakan larangan ekspor CPO yakni bahan baku minyak goreng.
Jokowi membuka ekspor minyak goreng mulai Senin 23 Mei 2022 mendatang.
Kebijakan ekspor CPO dibuka oleh Presiden Jokowi. Pasalnya kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini dinilai stabil.
Baca Juga: Erick Thohir Angkat Ketua PWNU Sumsel Komisaris, Gus Umar: Sebagai Warga Nahdliyin Saya Malah Sedih
Jokowi juga mempertimbangkan harga tandan buah segar (TDS) yang merosot yang berimbas terhadap petani di industri sawit. Merosotnya harga TBS karena kebijakan larangan ekspor CPO telah merugikan jutaan petani sawit.
Sejalan dengan itu, Presiden Jokowi membuka kembali ekspor CPO. Namun, Jokowi menggarisbawahi bahwa kebijakan ekspor CPO tidak boleh disalahgunakan.
Untuk itu, Jokowi meminta aparat berwenang memproses hukum orang-orang yang mencari keuntungan dari kebijakan ekspor minyak goreng ini.
"Mengenai dugaan adanya pelanggaran dan penyelewengan dalam distribusi dan produksi minyak goreng, saya telah memerintahkan aparat hukum kita untuk terus melakukan penyelidikan," ujar Jokowi dikutip SeputarTangsel.Com dari setkab.go.id, Kamis 19 Mei 2022.
Jokowi mengungkapkan bahwa pelanggaran dalam ekspor CPO harus diproses secara hukum.
Dia tidak mau hal itu berdampak pada kerugian bagi rakyat.
"Dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat,” ujar Jokowi.
Baca Juga: UAS Lebih Hina Dibandingkan Koruptor Bagi Buzzer, Buni Yani: Apa Ada yang Olok-olok Lin Che Wei?
Jokowi memastikan pemerintah kan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau.
Menurut Jokowi, sejak kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng diterapkan, pemerintah terus memantau kondisi di lapangan.
Pemerintah berupaya memastikan ketersediaan minyak goreng agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan pengecekan langsung Presiden di lapangan dan laporan yang diterimanya, pasokan minyak goreng terus bertambah.
Sementara itu, sebelumnya Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan bahwa kebijakan larangan ekspor CPO dinilai telah menjadikan harga TBS kelapa sawit merosot.
Merosotnya harga TBS telah merugikan jutaan petani sawit.
Daniel Johan meminta agar Pemerintah mengevaluasi kebijakan larangan ekspor CPO.***
