Network
Jokowi mengungkapkan bahwa pelanggaran dalam ekspor CPO harus diproses secara hukum.
Dia tidak mau hal itu berdampak pada kerugian bagi rakyat.
"Dan memproses hukum para pelakunya. Saya tidak mau ada yang bermain-main yang dampaknya mempersulit rakyat, merugikan rakyat,” ujar Jokowi.
Baca Juga: UAS Lebih Hina Dibandingkan Koruptor Bagi Buzzer, Buni Yani: Apa Ada yang Olok-olok Lin Che Wei?
Jokowi memastikan pemerintah kan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau.
Menurut Jokowi, sejak kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng diterapkan, pemerintah terus memantau kondisi di lapangan.
Pemerintah berupaya memastikan ketersediaan minyak goreng agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan pengecekan langsung Presiden di lapangan dan laporan yang diterimanya, pasokan minyak goreng terus bertambah.
Sementara itu, sebelumnya Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan bahwa kebijakan larangan ekspor CPO dinilai telah menjadikan harga TBS kelapa sawit merosot.
