Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai sindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait aksinya membawa tanah Kampung Akuarium saat ritual kendi nusantara di titik nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada Senin, 14 Maret 2022.
Dengan membawa tanah Kampung Akuarium, Anies Baswedan mengutarakan harapannya terhadap pembangunan IKN Nusantara.
Anies Baswedan berharap, pembangunan IKN Nusantara tidak memarjinalkan rakyat kecil, serta secara nyata memberikan kemajuan dan kebahagiaan kepada rakyat Indonesia.
Namun, aksi Anies Baswedan kali ini dinilai menyindir dan mengingatkan Jokowi secara halus.
Pasalnya, Kampung Akuarium merupakan lahan pemukiman yang dahulu digusur oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi.
Aksi Anies Baswedan kali ini dikritik Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta, Gembong Warsono yang menilai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu hanya berpura-pura memihak rakyat kecil.
Baca Juga: Ritual IKN Nusantara, Ganjar Pranowo Bawa Tanah dan Air Keramat, Gunung Tidar Paku Bumi Pulau Jawa
Gembong Warsono juga menyinggung program rumah DP 0 Rupiah dan banjir di ibukota yang menurutnya belum tertuntaskan.
Menanggapi hal ini, Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun justru mengungkit pernyataan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang dinilainya pesimis terhadap rencana pemerintah yang akan mengandalkan pegawai negeri sipil (PNS) untuk tinggal di IKN Nusantara.
Sebelumnya, Ridwan Kamil memprediksi IKN Nusantara akan sepi karena tak ada kehidupan selain PNS.
Baca Juga: Gubernur Banten Tak Hadiri Ritual di IKN, Andika Hazrumy: Bawa Tanah Wiwitan dan Surosowan
Meski demikian, Ridwan Kamil berharap pembangunan IKN Nusantara bisa berhasil dan pemerintah menyiapkan fasilitas yang layak untuk mengundang penghuni non-PNS.
Selain itu, Ridwan Kamil mengatakan pembangunan sebuah kota tak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan membutuhkan waktu sekitar 10-100 tahun.
Oleh sebab itu, Ridwan Kamil meminta masyarakat tak berekspektasi singkat terkait pembangunan IKN Nusantara.
"Ini terkait dengan kemampuan. Makanya saya katakan, yang akan tinggal di IKN itu, kalau di PNS atau ASN, paling mereka adalah orang yang ngekost di sana. Itu pun mungkin biaya kostnya tinggi sekali. Tidak mungkin dia bawa keluarga karena barangkali dia tidak punya rumah, tidak rumah kemampuan untuk beli yang rumah yang baru, apalagi menjual rumah di Jabodetabek," kata Refly Harun, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Selasa, 15 Maret 2022.
"Maka yang terjadi adalah suami atau istri akan bekerja sendirian dan ngekost di ibukota baru dan barangkali akan pulang seminggu sekali, atau yang uangnya agak berlebih sebulan sekali," tambahnya.
Menurut Refly Harun, harapan agar IKN Nusantara dijadikan sebagai tempat tinggal akan sulit diwujudkan. Pasalnya, tanah dan properti hanya akan dikuasai orang-orang kaya dan asing.
"Maka IKN ini adalah kota prestisius bagi orang-orang kaya," ujarnya.
Karenanya, Refly Harun menilai sindiran Anies dan perasaan pesimistis Ridwan Kamil sangat relevan dengan IKN Nusantara.
Baca Juga: Acara Ritual di IKN Nusantara, Bandara Sepinggan Dipenuhi Private Jet Parkir
Menurut Refly Harun, kemungkinan IKN Nusantara baru akan menjadi kota metropolitan yang berhasil baru akan terwujud pada 20-40 tahun mendatang.
Mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi itu melihat pemaksaan pemindahan ke IKN Nusantara pada 2024 sebagai sebuah masalah.
Ia menilai pemindahan ibukota ke IKN Nusantara pada 2024 mendatang terlalu ambisius.
Meski bisa dipaksakan, ia mempertanyakan kelanjutan pembangunan IKN Nusantara setelah Jokowi lengser dari kekuasaan.
"Tapi permasalahannya adalah setelah Jokowi state down sebagai Presiden, apakah presiden baru yang barangkali bukan berasal dari jalur rezim Jokowi itu akan mau melanjutkan perpindahan tersebut? Atau jangan-jangan dia berubah pikiran, dia berharap memberikan sinyal kepada Mahkamah Konstitusi agar mengabulkan judicial review?" ucapnya.
Menurutnya apabila hal itu terjadi, maka IKN Nusantara tak bisa diwujudkan sesuai ekspektasi.***
