"Kurang elok rasanya," kata Refly Harun, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Senin, 7 Februari 2022.
Refly Harun memaparkan, TNI/Polri diharapkan menjadi kelompok yang netral, sehingga tidak menggunakan jaringan dan kekuatannya untuk memenangkan salah satu pihak dalam kontestasi politik.
"Bisa rusak TNI kita kalau terus-menerus ditarik dalam kancah politik," ujarnya.
Karenanya menurut Refly, harus ada jeda bagi seorang anggota militer apabila ia ingin menjabat dalam kepemimpinan sipil.
Ia melihat pencalonan anggota militer aktif sebagai pemimpin sipil melalui Pemilu sebagai gejala yang kurang baik.
"Bukan soal orangnya, tapi bagaimana kekuasaan militer itu tidak dipakai untuk menarik-narik kekuasaan militer ke depan. Karena kalau ditarik-tarik, wah itu berbahaya," ucapnya.
Mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, TNI/Polri selalu terlibat dalam kampanye politik. Baik pada Pemilu 2009, 2014, maupun 2019.
"Institusi ini tidak perlu berkampanye mengenai Pemilu, dia cukup mengamankan. Biarlah sipil yang berkampanye," tuturnya.