"Padahal kuasa mereka dari rakyat," pungkasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Mensos Risma diketahui marah karena adanya perbedaan data Program Keluarga Harapan (PKH) yang dilaporkan daerah setempat dengan laporan pejabat Kementerian Sosial.
Sejumlah data diketahui dihapus dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena Keluarga Penerima Manfaat (KPM) memiliki saldo Rp0.***