Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Sebanyak 34 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk ke Indonesia pada, Sabtu, 7 Agustus 2021 melalui Bandara Soekarno-Hatta.
Seluruh TKA China tersebut memegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS). Hal ini tentunya menghebohkan masyarakat mengingat Indonesia sedang memberlakukan kebijakan PPKM Level 4.
Menurut Direktorat Jendral Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta para TKA tersebut sudah memenuhi aturan dari Satgas Penanganan Covid-19.
Mereka juga telah mendapatkan rekomendasi untuk diizinkan masuk dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I Soekarno-Hatta.
Baca Juga: China Dituduh Diam-diam Invasi Korea Selatan, Anggota Parlemen Protes
Berdasarkan hal tersebut, Politisi PKS Mardani Ali Sera memberikan tanggapannya, menurutnya semua harus konsisten.
"Semua harus konsisten. PPKM bermakna menghentikan mobilitas bagi siapa pun. Kecuali yang urgen dan darurat," ujar Mardani Ali Sera, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @MardaniAliSera pada, Senin, 9 Agustus 2021.
Kemudian, Mardani Ali menjelaskan kalau pergerakan atau mobilitas yang terjadi sangat berpotensi merusak hasil PPKM, apalagi pergerakan dari luar negeri.
"Pergerakan apalagi dari luar negeri sangat berpotensi untuk merusak hasil PPKM," jelas Mardani Ali.
Baca Juga: Petisi Blacklist Ayu Ting Ting Ditandatangani 77 Ribu Lebih, Ayah Rozak Pilih Siram Tanaman
Dia juga menuturkan, jika itu semua terjadi maka masyarakat yang akan merasakan dampaknya, karena mobilitas yang tinggi akan berpotensi naiknya kasus Covid-19.
Tentunya hal ini akan berimbas pada ekonomi, sebagai dampak dari PPKM ini banyak orang yang dirumahkan.
"Jika itu terjadi, rakyat yang harus membayar harganya berupa ekonomi yang tidak jalan karena kasus yang terus tinggi," tambah Mardani Ali.
Lebih lanjut, Mardani Ali juga menyinggung alasan para TKA tersebut diizinkan masuk Indonesia, karena mereka memiliki ITAS.
Baca Juga: NASA Buka Lowongan Kerja untuk Tinggal di Simulasi Planet Mars Selama Setahun, Minat? Ini Syaratnya
"Alasan ITAS absurd. Jika mereka punya ITAS, WNI lebih kuat punya KTP tapi tetap diminta stay at home," ujar Mardani.
Mardani juga mengatakan bahwa ini adalah kebijakan yang mencederai keadilan terhadap rakyat.
"Ini kebijakan yang mencederai keadilan publik. Dan ini sudah kejadian yang berulang. Ada apa dengan Pemerintah?" tutur Mardani Ali.
Cuitan Mardani itu pun mendapatkan berbagai respons dari netizen.
Baca Juga: TKA China Masuk ke Indonesia di Saat PPKM, Ini 5 Kelompok yang Dikecualikan Pemerintah
Salah satu netizen menyatakan kalau seperti ini, PPKM level berapa pun masyarakat sudah tidak peduli.
"Mau bikin level berapa lagi, masyarakat udah ga peduli dah kalau begini!" tulis akun Twitter @DRusyadi.***
